Data Tidak Akurat BLT Dinilai Tidak Tepat Sasaran

PEMERINTAH memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 per bulan bagi warga terdampak Covid-19. BLT diterima selama tiga bulan bagi keluarga miskin yang terdampak. Namun,  penerimanya dinilai masih banyak yang tidak tepat sasaran.

"Masih belum tepat sasaran karena belum ada data terbaru yang akurat atau update yang diterima pemerintah. Sehingga dapat memicu keributan di masyarakat saat pembagian BLT tersebut," ungkap Gerry Hukubun,  pengamat Ekonomi Politik, di Depok, Rabu (22/4)

Menurutnya, masalah utama pemerintah dalam menggelontorkan BLT kepada masyarakat miskin bukan masalah keuangan melainkan data akurat terkait jumlah penduduk yang akan menerima BLT.

"Pemerintah masih ada uang kok. Cuma data saja yang belum akurat. Harus segera dilakukan pendataan mulai dari tingkat RT, RW hingga tingkat provinsi," tambahnya.

Saat ini, masih kata Gerry, pemerintah mengeluarkan larangan untuk mudik atau pulang kampung. Bagaimana dengan mereka yang mengadu nasib atau bekerja di Jakarta atau pun di kota besar lainnya yang mayoritas memiliki KTP di kampungnya? Mereka kan harus dihitung juga.

Anggota Dewan Kehormatan Hanura ini menganjurkan, pemerintah dapat meminta kepada ketua RT,RW dan seterusnya untuk melakukan pendataan terbaru agar pemerintah dapat menghitung dan mengatur pendistribusian BLT berapa bulan sekali dan tepat sasaran.

"Di era teknologi serba canggih seperti saat ini bisa dilakukan agar  pemerintah memiliki data akurat, BLT tepat sasaran dan virus corona (Covid-19) segera berakhir di Indonesia," demikian Gerry Hukubun. (OL-13)