Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Waspadai Mudik Awal Tutup Akses Segera

ANDHIKA PRASETYO
22/4/2020 06:10
Waspadai Mudik Awal Tutup Akses Segera
Pengumuman untuk tidak mudik dalam upaya memutus rantai penyebaran civid-19 terpasang di pintu masuk tol kawasan Semanggi, Jakarta,( MI/RAMDANI)

SETELAH melarang mudik PNS serta pegawai BUMN dan BUMD, pemerintah mengambil langkah komprehensif dengan memberlakukan ketentuan yang sama bagi seluruh kalangan. Akses keluar-masuk Jabodetabek dan sejumlah area zona merah lainnya pun segera ditutup.

"Setelah larangan mudik bagi ASN, anggota TNI, Polri, dan pegawai BUMN minggu lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik akan kita larang bagi semua," ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas, kemarin. Keputusan diambil setelah pemerintah menjalankan survei dan kajian mendalam. Hasil survei lapangan menyebutkan warga yang tidak akan kembali ke kampung ha laman diperkirakan sebanyak 68%. Adapun yang tetap berkeras mudik 24% dan warga yang sudah pulang kampung tercatat 7%.

"Artinya masih ada angka besar, yakni 24%, yang masih bisa dicegah untuk mudik," tutur Jokowi. Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan, seusai rapat terbatas kemarin, menjelaskan kebijakan pelarangan mudik mulai berlaku efektif 24 April 2020.

Restriksi itu utamanya dikhususkan bagi warga zona merah covid-19, seperti Jabodetabek dan daerah-daerah lain yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Ini berlaku efektif mulai Jumat, 24 April 2020. Dengan larangan ini, tidak dibolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan menuju Jabodetabek dan daerah zona merah lain," tegas Luhut.

Pemerintah pun memastikan adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak patuh. Pemberlakuan sanksi mulai diterapkan 7 Mei 2020. Untuk mendukung kebijakan tegas itu, pemerintah menyiapkan strategi bertahap, bertingkat, dan berlanjut sehingga pelarangan mudik tidak akan dilaksanakan secara instan.

"Kami bersama jajaran Kementerian Perhubungan, Polri, TNI, dan kementerian/lembaga terkait lain segera melakukan langkah-langkah teknis operasional di lapangan," lanjutnya. Pemerintah juga mulai menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu di kawasan Ibu Kota dan sekitarnya. Pemberian stimulus dimaksudkan untuk mencegah warga kembali ke kampung halaman. Siapkan skenario Sebagai tindak lanjut atas larangan mudik itu, pemerintah segera menutup akses keluar dan masuk wilayah yang telah menetapkan status PSBB seperti Jabodetabek dan beberapa kawasan zona merah lain.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menegaskan penutupan akses tersebut hanya ditujukan bagi angkutan penumpang, baik pribadi maupun umum, sebagai upaya implementasi pelarangan mudik. "Angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.

Skenario yang disiapkan bukan penutupan jalan, melainkan pembatasan akses keluar-masuk wilayah," ujar Budi, kemarin. Senada, Kabagops Korlantas Polri Kombes Benyamin mengungkapkan pihaknya akan mengontrol dan membuat penyekatan di jalan tol dan arteri untuk kendaraan pribadi roda dua dan roda empat serta kendaraan umum.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Agus Taufik Mulyono menilai, kendati Presiden telah merilis larangan mudik, potensi pemudik awal dan yang tetap nekat masih ada. Mereka terutama yang melalui jalur darat dengan menggunakan jalan tikus. Karena itu, pemerintah diminta memitigasi melalui perangkat hukum yang tegas. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto melaporkan jumlah pasien terkonfi rmasi positif hingga kemarin mencapai 7.135 orang. Sebanyak 842 orang dinyatakan sembuh dan 616 meninggal. (Ykb/Pro/Put/Hil/Fer/Ins/BY/AT/X-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Triwinarno
Berita Lainnya