Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), awal April ini, mulai melaksanakan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di empat provinsi rawan di Sumatra meliputi Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan.
Secara keseluruhan, pada awal April ini, patroli terpadu akan dilaksanakan di 97 desa rawan karhutla di pulau Sumatra.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), KLHK, Basar Manullang mengatakan meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan pada awal 2020 di Sumatra, khususnya Provinsi Riau dan Sumatra Utara, harus segera direspon dengan upaya pencegahan yang lebih intensif.
“Tim patroli terpadu ini akan diterjunkan di desa-desa rawan karhutla sehingga segera mendeteksi secara dini setiap karhutla di lapangan dan akan segera langsung menanggulangi kebakaran yang terjadi dengan peralatan yang dibawanya," kata Basar di Jakarta, Kamis (2/4).
Baca juga: BKSDA Bengkulu Lepasliarkan 56 Burung di TNBBS
Basar menyebut strategi pengendalian karhutla mengalami perubahan dengan memprioritaskan upaya pencegahan dan pemadaman secara dini.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencegah terjadinya karhutla di tingkat tapak, salah satunya adalah melalui Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla.
"Patroli terpadu adalah salah satu upaya penting yang sudah dilaksanakan sejak 2016 dengan melibatkan peran serta para pihak meliputi Manggala Agni, TNI, POLRI, pemerintah daerah dan Masyarakat Peduli Api (MPA)," sebutnya.
Maksud kegiatan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah menyinergikan para pihak untuk melakukan pemantauan di tingkat tapak terutama di desa-desa rawan karhutla. Sedangkan tujuannya adalah melakukan deteksi dini pada areal rawan kebakaran, melakukan sosialisasi pencegahan, melakukan pemadaman dini, serta mewujudkan kehadiran unsur pemerintah di tingkat tapak.
Basar menambahkan, patroli terpadu ini merupakan implementasi arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Karhutla 2020 untuk memprioritaskan pencegahan dan melihat potensi munculnya titik panas di sejumlah wilayah rawan.
“Tim patroli akan mendatangi masyarakat desa pada berbagai kesempatan. Pesan dan ajakan untuk mencegah karhutla disampaikan melalui aksi anjangsana ke rumah, kebun, ladang, warung, bahkan masyarakat desa yang mereka temui di rute patroli mereka," pungkas Basar.
Laporan Posko PKHL pada awal April ini, berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Confidence Level lebih kurang 80%, perbandingan total jumlah hotspot 2019 dan 2020 (1 Januari – 1 April 2020) sebanyak 583 titik.
Sedangkan pada periode yang sama 2019, jumlah hotspot sebanyak 1.031 titik. Data menunjukkan, terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 448 titik atau 43,45%. (OL-1)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved