Upaya Pemerintah Atasi Covid-19 Perlu Diapresiasi 

LANGKAH pemerintah RI dalam menangani merebaknya Covid-19 patut diaparesiasi. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ),  Prof. Dr. Syarifuddin Tippe. 

Ia mengatakan langkah yang patut diapresiasi adalah periode pertama, pada Januari, pemerintah melakukan pemulangan ratusan WNI dari Wuhan, Provinsi, Hubei, Tiongkok, dan WNI yang bekerja di kapal pesiar Diamond Jepang, dan langkah pada periode kedua yang kini sedang berlangsung. 

Ancaman dan tantangan pandemi Covid-19, menurut Prof. Dr. Syarifuddin Tippe, dari perspektif pertahanan non-militer, sudah saatnya dihadapi dengan strategi pertahanan semesta, yang sifatnya total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

"Sesuai dengan kata kunci dalam Strategi Pertahanan Semesta (Undang-Undang RI Nomor 3, Tahun 2002), yang sejatinya dapat direalisasikan untuk memberi penguatan kepada dua keputusan strategis pemerintah RI," kata Syarifuddin pada keterangan persnya di Jakarta, Jumat malam (27/3). 

Dua keputusan strategis itu, menurut Pengajar Ilmu Manajemen Stratejik pada Program Studi Ilmu Manajemen Pascasarjana UNJ, adalah pertama, pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada tanggal 14 Maret 2020, yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kedua, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun, tanggal 22 Maret 2020, tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. 

Pendiri, pengajar, dan Rektor Pertama Universitas Pertahanan itu pun menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan yang mestinya dilakukan secara konsisten dan total oleh pemerintah Indonesia dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 yang semakin meluas dan mengganas ini. 

Mantan Dirjen Stratahan Kemenhan ini menyatakan bahwa mengapa diperlukan manajemen strategis (MS) dan analisis Jaringan Sosial (AJS) dalam Percepatan Penanganan Covid-19?

Ia menjelaskan bahwa langkah Presiden Jokowi menyatakan ini sebagai krisis adalah untuk mencegah kepanikan luar biasa di masyarakat. Mengawali periode kedua, pada 2 Maret 2020, penyebaran korona disangkal Jokowi, Presiden RI, sebagai krisis dengan alasan menghindari kericuhan di masyarakat.

"Pada titik ini, sebagai bagian dari, MS maupun AJS, konten atau pesan yang disampaikan pemerintah, ada benarnya, yaitu bertujuan mencegah kepanikan masyarakat," kata Syarifuddin. 

Namun kemudian setelah mendapat tekanan atau desakan dari dunia internasional berupa surat dari Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), pada 10 Maret 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus yang mempertanyakan keterbukaan Pemerintah dalam menangani kasus Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.

"Demikian salah satu isu awal yang sangat mengemuka di seputar upaya penanganan Covid-19 oleh pemerintah," jelas Syarifuddin. (RO/OL-09)