Rehabilitasi Sosial Harus Dirasakan Manfaatnya

PEMBERDAYAAN terhadap para penerima manfaat dari pelbagai program rehabilitasi sosial di bawah Kementerian Sosial sejatinya diperhatikan. Oleh karena itu, seluruh kepala balai diingatkan untuk lebih proaktif mengundang dunia usaha.

Demikian penegasan Menteri Sosial Juliari Batubara di sela-sela acara temu media di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/3). “Baik itu dari BUMN, swasta, maupun pemerintah daerah agar melihat kemampuan dari para penerima manfaat di balai-balai kami, sehingga kami harapkan begitu selesai di balai-balai kami, (mereka) bisa bekerja,” katanya.

Mensos menginginkan fungsi rehabilitasi sosial itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. Menurutnya, para penerima manfaat juga harus memiliki peluang untuk diberdayakan.

“Khususnya program-program rehabilitasi bagi orang-orang yang memiliki permasalahan sosial. Seperti disabilitas, napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), anak, dan lansia,” kata Juliari.

Kepala Biro Humas Kemensos Wiwit Widiansyah menyebut ada 41 balai rehabilitasi sosial dan 5 balai rehabilitasi napza di bawah Kemesos. Lokasi balai itu, antara lain di Ciseeng, Bogor; Bambu Apus, Jakarta Timur; Baturraden, Jawa Tengah; Medan, Sumatra Utara; dan terbaru di Takalar, Sulawesi Selatan.

Para pewarta termasuk Media Indonesia mendapat kesempatan menyambangi Balai Rehabilitasi Sosial Napza Galih Pakuan, Ciseeng. Balai yang berada di lahan seluas 8 hektare itu bisa menampung sekitar 380 orang.

“Saat ini terdapat 153 orang yang menjalani proses rehabilitasi,” timpal Kepala Balai Galih Pakuan, Wahidin.

Ia menambahkan, sejak Januari 2020, tercatat sekitar 284 orang telah keluar masuk balai tersebut. Sarana di Balai Galih Pakuan cukup lengkap. Berbagai jenis terapi pun disiapkan, seperti terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual.

Muhammad Yusuf, 38, mengaku hidupnya telah berubah menjadi lebih baik selama direhabilitasi. “Saya kalau dibilang mantan (pecandu), namun saya belum mantan karena pecandu itu ending-nya di liang lahat,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, Mensos membeberkan permasalahan data peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS kesehatan masih menjadi kendala dalam penyalurannya. Mensos memastikan bahwa sampai saat ini data PBI terus di-update per tiga bulan.

Di sisi lain, Mensos juga menyebut data tersebut disuplai pemerintah kabupaten/kota. Dia menyatakan Kemensos tidak memiliki petugas untuk melakukan pendataan. “Jadi kalau ada yang bilang, ada sasaran yang tidak tepat, datanya tidak tepat, ya itu salah kabupaten/kotanya. Karena data itu datangnya dari desa,” pungkasnya. (Ifa/J-3)