ANGGOTA Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengevakuasi 68 Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan anak buah kapal (ABK) dari kapal pesiar Diamond Princess yang sempat terkatung-katung di perairan Yokohama, Jepang.
Selain itu, Ia juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan sukses mengevakuasi 188 WNI yang juga ABK World Dream ke Kapal Perang Republik Indoneaia (KRI) dr. Soeharso di Perairan Selat Durian, Kepulauan Riau, Rabu (26/2) lalu.
"Parlemen tentu sangat mengapresiasi langkah nyata yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi semua WNI dari ancaman virus Corona," kata Rahmad dalam keterangan resmi yang diterima, Jakarta, Minggu, (1/3).
Ia menilai upaya evakuasi tersebut merupakan, bukti bahwa negara turut hadir dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.
"Evakuasi terhadap WNI awak kapal pesiar Diamond Princess serta keberhasilan evakuasi 188 WNI yang menjadi ABK World Dream beberapa hari lalu. Ini merupakan bukti bahwa negara hadir memberi perlindungan terhadap warganya. Ini yang penting,” sambungnya.
Ihwal proses evakuasi terhadap kru kapal Diamond Princess yang direncanakan akan dilakukan Minggu, (1/3) ini, menurutnya, proses evakuasi harus mengedepankan sisi keamananan, baik disaat penjemputan maupun setelah para awak kapal tersebut berada di Tanah Air.
Dikatakannya, Prinsip kehati-hatian ini perlu dikedepankan mengingat interaksi para kru kapal Diamond Princess dengan virus Corona, saat berada dikapal sangat dekat.
“Berbeda dengan WNI yang sebelumnya sempat dikarantina di Natuna, kemungkinannya, saudara-saudara kita yang bekerja di atas kapal sempat berinteraksi dengan penumpang kapal yang positif terpapar virus Corona, sehingga potensi tertularnya juga tinggi. Karena itu prinsip kehati- hatian dan tingkat keamanan harus jadi prioritas utama. Baik terhadap petugas penjemput maupun petugas medisnya,” ucapnya.
Ia pun mempercayakan seluruh proses evakuasi dan karantina kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang telah memiliki protokol kesehatan dan karantina sesuai standar WHO untuk mencegah terjadinya penularan.
"Kita serahkan kepada Kementerian Kesehatan. Pemerintah sudah memiliki standar baku untuk mencegah terjadinya penularan. Saya yakin Kementerian Kesehatan bisa menjalankan protokol karantina dengan benar,” tuturnya. (Rif/OL-09)
