Minggu 01 Maret 2020, 16:09 WIB

Evakuasi WNI ABK Diamond Princess, DPR Apresiasi Pemerintah

Rifaldi Putra Irianto | Humaniora
Evakuasi WNI ABK Diamond Princess, DPR Apresiasi Pemerintah

Foto KBRI
Proses evakuasi WNI yang menjadi ABK kapal pesiar Diamond Princess di Yokohama, Jepang.

 

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengevakuasi 68 Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan anak buah kapal (ABK) dari kapal pesiar Diamond Princess yang sempat terkatung-katung di perairan Yokohama, Jepang.

Selain itu, Ia juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan sukses mengevakuasi 188 WNI yang juga ABK World Dream ke Kapal Perang Republik Indoneaia (KRI) dr. Soeharso di Perairan Selat Durian, Kepulauan Riau, Rabu (26/2) lalu.

"Parlemen tentu sangat mengapresiasi langkah nyata yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi semua WNI dari ancaman virus Corona," kata Rahmad dalam keterangan resmi yang diterima, Jakarta, Minggu, (1/3).

Ia menilai upaya evakuasi tersebut merupakan, bukti bahwa negara turut hadir dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.

"Evakuasi terhadap WNI awak kapal pesiar Diamond Princess serta keberhasilan evakuasi 188 WNI yang menjadi ABK World Dream beberapa hari lalu. Ini merupakan bukti bahwa negara hadir memberi perlindungan terhadap warganya. Ini yang penting,” sambungnya.

Ihwal proses evakuasi terhadap kru kapal Diamond Princess yang direncanakan akan dilakukan Minggu, (1/3) ini, menurutnya, proses evakuasi harus mengedepankan sisi keamananan, baik disaat penjemputan maupun  setelah para awak kapal tersebut berada di Tanah Air.

Dikatakannya, Prinsip kehati-hatian ini perlu dikedepankan mengingat interaksi para kru kapal Diamond Princess dengan virus Corona, saat berada dikapal sangat dekat.

“Berbeda dengan WNI yang sebelumnya sempat dikarantina di Natuna, kemungkinannya, saudara-saudara kita yang bekerja di atas kapal sempat berinteraksi dengan penumpang kapal yang positif terpapar virus Corona, sehingga potensi tertularnya juga tinggi. Karena itu prinsip kehati- hatian dan tingkat keamanan harus jadi prioritas utama. Baik terhadap petugas penjemput maupun petugas medisnya,” ucapnya.

Ia pun mempercayakan seluruh proses evakuasi dan karantina kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang telah memiliki protokol kesehatan dan karantina sesuai standar WHO untuk mencegah terjadinya penularan.

"Kita serahkan kepada Kementerian Kesehatan. Pemerintah sudah memiliki standar baku untuk mencegah terjadinya penularan. Saya yakin Kementerian Kesehatan bisa menjalankan protokol karantina dengan benar,” tuturnya. (Rif/OL-09)

Baca Juga

Setwapres

Wapres Dorong NU Terdepan Atasi Persoalan Sosial

👤Ant 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 23:49 WIB
Ma'ruf Amin menjelaskan saat ini umat tengah dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang memiliki dua...
Dok. Universitas Pancasila

Gandeng Universitas Cenderawasih, Universitas Pancasila Jalin Kolaborasi di Bidang Olahraga dan Akademik 

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 23:45 WIB
Adanya kolaborasi ini memberi kesempatan kepada kedua kampus untuk bisa melakukan pertukaran mahasiswa dan...
Dok. Kalbis Institute

Kalbis Institute Luncurkan Program Management in Family Bussiness 

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 23:36 WIB
Program itu bertujuan untuk bisa menjadi jembatan bagi seluruh mahsiswa agar bisa melanjutkan serta mengembangkan usaha yang telah dirintis...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya