Selasa 25 Februari 2020, 13:57 WIB

Menkominfo Paparkan 5 Prinsip RUU Perlindungan Data Pribadi

Antara | Humaniora
Menkominfo Paparkan 5 Prinsip RUU Perlindungan Data Pribadi

MI/Pius Erlangga
Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny Gerard Plate

 

MENTERI Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menyampaikan lima prinsip yang diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), dalam rapat dengan Komisi I DPR, di kompleks Parlemen, hari ini.

“RUU Pelindungan Data Pribadi mengatur prinsip-prinsip, antara lain, pertama pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan,” ujar Johnny.

Kedua, Johnny melanjutkan, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya, serta dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip ketiga, pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, dan pengubahan secara tidak sah, serta penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi.

Selanjutnya, dalam hal terjadi kegagalan dalam pelindungan data pribadi (data breach), pengendali data pribadi wajib memberitahukan kegagalan tersebut pada kesempatan pertama kepada pemilik data pribadi.

Terakhir, data pribadi wajib dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi (right to erasure) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

“Kami harapkan setelah ini disusun jadwal pembahasan RUU, sekaligus persiapan DIM oleh fraksi-fraksi di DRP RI,” ujar Johnny ditemui usai rapat.

Lebih lanjut, Johnny menjelaskan nantinya akan ada dua Panitia Kerja (Panja), salah satunya Panja pemerintah yang dibentuk dari lintas Kementerian dan Lembaga, sebab RUU PDP menyangkut 31 Undang-Undang yang meliputi hampir 30 Kementerian dan Lembaga.

Setidaknya, Johnny mengatakan, Panja pemerintah akan terdiri dari Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Sandi dan Siber Negara dan Kementerian Keuangan.

“Mengingat bahwa saat ini juga sedang ada beberapa undang-undang penting lainnya, seperti Omnibus Cipta Kerja, dan RUU PDP ini tentu kami harapkan DPR punya cukup waktu untuk mengatur agar setidaknya dapat dilakukan secara simultan sehingga dalam masa persidangan tahun ini,” Johnny menambahkan.(OL-4)

Baca Juga

DOK MI

Penanganan Kasus Anak Penderita HIV/AIDS Butuh Aturan Khusus

👤Yoseph Pencawan 🕔Kamis 02 Desember 2021, 18:24 WIB
BERBEDANYA posisi anak dalam siklus penularan HIV dan kondisi psikologis mereka dibandingkan penderita dewasa membuat dibutuhkannya...
ANTARA/Pavlo Gonchar / SOPA Images via Reuters/Sipa USA/pri.

Cegah Penyebaran Omicron, Mitigasi Berlapis Harus Dilakukan

👤Widhoroso 🕔Kamis 02 Desember 2021, 18:14 WIB
UNTUK mencegah masuknya varian Covid-19 B.1.1.529 atau yang dikenal dengan nama Omicron, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, telah...
ANTARA/ARI BOWO SUCIPTO

Wapada! Ada Peningkatan Badai Tropis pada Libur Nataru

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Kamis 02 Desember 2021, 18:10 WIB
BMKG tengah mengumpulkan data terkait badai tropis yang diprediksi akan muncul di akhir tahun dan awal tahun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya