PELAKSANA Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah (PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Harris Iskandar mengaku prihatin atas kejadian perundungan yang terjadi di beberapa sekolah di daerah. Dia pun meminta pada pemerintah daerah dan perangkat sekolah untuk lebih mengawasi siswa agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
"Kita mengimbau pada Pemda supaya lebih mengawasi sekolah dan di sekolah juga kan harus dibuat lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar," kata Harris Iskandar saat ditemui Media Indonesia di kantor Kemdikbud, Jakarta, Jumat (14/2).
Baca juga: Waspadai Kemarau Panjang untuk Minimalisir Dampak Karhutla
Harris memandang, kasus perundungan bisa terjadi di lingkungan sekolah akibat proses pembelajaran yang kurang efektif. Dia menuturkan, sudah merupakan tugas perangkat sekolah untuk memastikan bahwa lingkungan sekolah adalah tempat yang aman dan nyaman bagi para siswa untuk belajar. Pihak pemda juga memiliki tugas menjadi supervisi dari satuan pendidikan di daerahnya, sesuai dengan yang tertuang di Peraturan Menteri 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
"Kita kan sudah ada peraturan, sudah ada Peraturan Menteri 82 tahun 2015, sudah secara gamblang dan operasional. Lalu Undang-Undang Perlindungan Anak juga sudah ada. Itu tugas Pemda dan sekolah, karena kan tidak bisa (mengawasi) dari Jakarta," imbuhnya.
Terkait rencana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ingin melebur sekolah tempat terjadinya kasus perundungan di Purworejo, Harris mengaku setuju, karena sekolah tersebut merupakan sekolah berkapasitas kecil.
"Itu (melebur sekolah) kewenangan daerah. Betul itu, Pak Gubernur sudah mengunjungi sekolah, sudah melihat keluarganya, kan sekolahnya kecil," tandasnya. (OL-6)
