PKH 2020 Diarahkan untuk Naikkan Pendapatan

PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) akan menjadi prioritas dan mendapat alokasi anggaran sebesar 98,62% dari Rp31,38 triliun pada 2020 di Direktorat Jenderal Perlin­dungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial.

Menurut Dirjen Linjamsos Kemensos Harry Hikmat, tujuan PKH ke depan bukan hanya perbaikan akses, melainkan juga sebagai ­upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. “Jadi kalau selama ini PKH dikenal mengurangi beban dan perbaikan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan, sekarang arahannya diupayakan agar ada peningkatan pendapatan,” ungkap Harry pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Sasaran PKH dibagi ke dalam lima kategori, yakni ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, kaum disabilitas berat, dan warga lansia. Pada 2020, jumlah penerima PKH bagi ibu hamil sebanyak 137.837 orang (maksimal 2 kehamilan), anak usia dini 3.159.181 orang, anak sekolah 12.712.639 orang, kaum disabilitas berat 105.152 orang, dan warga lansia 1.037.355 orang. Secara teknis, imbuhnya, program Linjamsos 2020 untuk PKH diarahkan berkontribusi dalam penurunan angka gizi buruk dan stunting.

Harry juga menyebut PKH tahun ini akan diprioritaskan untuk daerah-daerah tertinggal, terpencil, ataupun perbatasan. Orientasi ke depan, ujarnya, membangun sistem perlindungan sosial adaptif dan komprehensif serta melaksanakan reformasi birokrasi.

Ditanya soal rencana pemerintah yang hendak mengubah skema penyaluran subsidi gas 3 kg menjadi hanya untuk masyarakat miskin, Herry menegaskan pihaknya siap terkait data masyarakat yang berhak menerima. “Sekitar 27 juta rumah tangga. Jadi kalau itu mau disubsidi atau diarahkan menjadi bansos, Kemensos siap dari sisi data,” ujarnya.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP, Ina Ammania, berharap program PKH bisa tepat sasaran. “Kadang-kadang yang sudah tidak miskin lagi dia masih menerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Saya kemarin di Ponorogo masih melihat pakai gelang, pakai handphone, tapi datanya ada,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Hal serupa juga diungkapkan Nur Azizah Tahmid dari Fraksi PKS. “Ada yang sudah ini menerima, ada yang semestinya menerima, enggak menerima,” tuturnya. (Ifa/H-1)