Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
IKATAN Pesantren Indonesia (IPI) meminta agar BPJS Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) digabung menjadikan satu lembaga di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar mempermudah dalam berkoordinasi guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat-obatan ditengah-tengah masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pesantren Indonesia (DPP IPI), KH. Abdul Fatah kepada awak media di Jakarta, Kamis (30/01).
"Kita melihat apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto agar BPOM di bawah Kemenkes tidaklah cukup, kita minta agar BPJS Kesehatan digabung dengan menjadi satu lembanga dengan BPOM agar mudah dalam mengontrolnya," ujar Fatah.
Ia juga menilai langkah itu akan memangkas proses pengurusan izin edar obat-obatan dengan mengembalikan kewenangan penanganan urusan tersebut ke Kemenkes agar bisa berjalan dengan cepat dan efesien dalam pengurusan izin edar obat sehingga bisa bersaing sehat di pasar dan harga obat menjadi lebih rendah.
"Jika ini bisa direalisasikan akan mempermudah dalam pengurusan edar obat-obatan dan bisa menjadi jembatan bagi BPJS Kesehatan agar tidak tekor terus menerus," tegas Fatah yang juga pernah menjadi oejabat di Kementerian Agama..
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik Indonesia (Pustaka Institute), Rahmat Sholeh menilai wacana kebijakan yang akan dikeluarkan Kemenkes dalam rangka mengembalikan kewenangan izin edar dan produksi Obat dari BPOM ke Kemenkes perlu didukung hal ini dalam rangka memperkuat pengawasan.
"Langka yang akan diambil oleh menteri kesehatan adalah langkah yang strategis guna meningkatkan pengawasan prapasar sampai pascapasar," ujarnya.
“Apalagi harga obat di Indonesia termasuk yang paling mahal di asia sehingga ini perlu pengawasan yang ekstra agar harganya lebih terjangkau oleh masyarakat," kata Rahmat.
Dia juga menilai rencana kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif dalam penanganan carut marut dunia kesehatan terutama peredaran obat ilegal dan BPJS Kesehatan yang selalu tekor.
“Jaminan Kesehatan, pengawasan peredaran obat dan makanan memiliki arti penting dan strategis dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat, sehingga penguatan kelembagaan tersebut harus diperkuat salah satu cara adalah dibawah koordinasi Kementerian Kesehatan," tegas Rahmat.
Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) Masri Ikoni mengatakan bahwa rencana tersebut adalah cara yang efektif untuk menjadikan dua lembaga tersebut menjadi satu pintu dalam pertanggung jawabannya.
“Apalagi selama ini BPJS Kesehatan dalam penyerapan anggarannya tidak jelas dan terarah sehingga merugi terus menerus," ungkapnya. (OL-09)
Kemenag menyebut program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menyasar siswa dan santri bisa melengkapi kebutuhan pemeriksaan kesehatan di pesantren.
Untuk bisa mengakses peluang beasiswa kampus-kampus internasional di luar negeri dan dalam negeri, menurut Kyai Imjaz, bahasa Inggris menjadi kunci yang wajib dimiliki.
KETUA Bidang Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Pengurus Pusat GP Ansor, Nur Faizin mendukung gagasan tentang transformasi pendidikan pesantren.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) resmi membuka seleksi Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Nasional ke-8 berbasis komputer (CBT) secara daring pada Selasa, (17/06).
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Workshop Reviu Draf 1 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI dan SPME) Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal.
MAJELIS Masyayikh mengingatkan pentingnya penerapan standar mutu tinggi dalam penyusunan jenjang lanjutan pendidikan tinggi pesantren.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
Hingga saat ini, layanan tes HIV tersedia di 514 kabupaten/kota, layanan IMS di 504 kabupaten.
Dari 356 ribu ODHIV tersebut, sekitar 67 persen atau 239.819 orang sedang dalam pengobatan dan sekitar 55 persen atau 132.575 virusnya tersupresi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan di periode 2024, ada lebih dari 4.500 kasus IMS pada rentang kelompok muda.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana melanjutkan wacana standardisasi kemasan rokok untuk seluruh bungkus rokok yang beredar di pasaran.
PENYAKIT hipertensi, diabetes melitus, hingga masalah gigi menjadi penyakit yang banyak ditemukan dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved