Kemendikbud Lakukan Pendataan Sekolah Terdampak Banjir

Antara
03/1/2020 22:17
Kemendikbud Lakukan Pendataan Sekolah Terdampak Banjir
SDN Napai di Aceh barat, Aceh terendam banjir(Antara/Syifa Yulinnas)

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan mulai melakukan peninjauan dan pendataan sekolah yang terkena dampak banjir.

Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terdampak banjir dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pendataan sekolah terdampak banjir.

"Selain sekolah, tim juga melakukan pendataan siswa, guru, dan tenaga kependidikan terdampak bencana banjir," kata Nadiem, dikutip dari Antara.

Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) Kemendikbud mencatat (per 3 Januari 2020) terdapat 290 sekolah terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta, yaitu 201 terendam banjir, sedangkan 89 sekolah mengalami gangguan pada akses menuju sekolah.

Seknas SPAB juga melaporkan 8.420 siswa di DKI Jakarta terdampak banjir.

Baca juga : JPPI Minta Kemendikbud Lebih Tanggap Atasi Banjir di Sekolah

Sementara itu, dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dilaporkan 12 sekolah mengalami kerusakan akibat banjir. Dua puluh orang guru dan tenaga kependidikan terdampak banjir bandang yang merendam rumah mereka.

"Tim dari Direktorat Pembinaan SMP dan LPMP Banten sudah turun ke lapangan memberikan bantuan awal," ujar Nadiem.

Nadiem mengatakan bahwa saat ini direktorat teknis terkait sedang menyiapkan bantuan berupa tenda sekolah darurat, perlengkapan sekolah, alat permainan edukatif (APE), laptop untuk pembelajaran, serta buku-buku cerita.

Kemudian juga disiapkan bantuan berupa layanan psikososial bekerja sama dengan beberapa lembaga.

"Kemendikbud juga sedang melakukan pendataan untuk pemberian tunjangan khusus bagi para guru terdampak banjir yang akan diberikan selama tiga bulan," ungkap Nadiem.

"Tunjangan profesi bagi guru terdampak banjir juga tetap akan dibayarkan," imbuhnya.

Terkait rehabilitasi sekolah terdampak banjir, Mendikbud menyatakan akan melakukan koordinasi dan pengkajian terlebih dahulu dengan melibatkan Pemda, BNPB, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Ant/OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya