Riset Terkait Pemberdayaan Sosial Lebih Diperkuat

MENTERI Sosial Juliari P. Batubara meminta badan penelitian dan pengembangan (Litbang) Kementerian Sosial memperkuat riset terkait dengan pemberdayaan sosial. “Sudah banyak kebijakan yang diambil Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial berdasarkan riset, tidak asal. Penelitian juga digunakan dalam konteks evaluasi terhadap program, apakah sudah tepat sasaran,” kata Juliari di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, riset dan kebijakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ke depan, imbuhnya, harus lebih banyak riset terkait dengan pemberdayaan sosial.
Alasannya melalui riset yang terstruktur, bisa diperoleh data, dan informasi, serta pengetahuan tentang permasalahan, tantangan dan peluang serta potensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun dengan kebijakan berkualitas adalah kebijakan yang dapat diimplementasikan dengan efektif dan rasional. Juga memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang semakin kompleks,” ujarnya.
Oleh karena itu menurut Juliari riset menjadi sangat penting dalam menyusun kebijakan dan program.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial, Syahabuddin menjelaskan pihaknya melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) sedang meretas kerja sama bidang riset dan pengembangan kebijakan, serta peningkatan kapasitas SDM dengan Universitas South Australia.

“Nota kerja sama sedang dibahas.  Penyelenggaraan Workshop ini merupakan bagian dari kerja sama tersebut,” ujarnya. Tema dari workshop tersebut ialah Towards Qualified Social Welfare Policy Based on Research, mencerminkan  tekad Kemensos mendorong kebijakan yang semakin berkualitas.

 Ia juga menilai sejauh ini Puslitbang Kesos telah melakukan berbagai kajian dan penelitian kesejahteraan sosial yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rencana Strategis Kementerian Sosial, hingga Kebijakan Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia 2020-2024.(Rif/H-1)