IKATAN Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah bertindak cepat merilis kebijakan prokesehatan untuk melindungi rakyat Indonesia, salah satunya dengan melarang konsumsi rokok elektrik yang menjadi musuh bersama dunia saat ini. Ketua Umum IDI Daeng M Faqih menegaskan hal itu di Jakarta, kemarin.
"Vape tidak lebih ringan dari rokok, sama saja bahayanya dengan rokok. (Kandungan) nikotin ada, aerosol yang menyebabkan kanker dan lainnya ada semua. Jadi kalau dari bahaya gangguan kesehatan, sama saja," cetus Daeng.
Menurutnya, berkurangnya jumlah konsumen rokok biasa karena beralih pada rokok elektrik, bukanlah sebuah kemajuan. Raihan pemasukan negara dari cukai rokok dinilai hanya membawa banyak mudarat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bahkan harus membayar Rp5,9 triliun akibat rokok. "Oleh karena itu, harus dipikirkan betul apakah memang seimbang antara persoalan ekonomi dan persoalan kesehatan."
Saat ini larangan rokok elektrik diberlakukan di banyak negara menyusul epidemi misterius kondisi paru-paru. Setidaknya, sudah 33 orang di 24 negara meninggal akibat vape. Amerika, India, Turki, dan Tiongkok melarang rokok elektrik bahkan sampai ke ranah penjualan daring.
Senada, Wakil Kepala Lembaga Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ahsan menyatakan, jika didasarkan dampaknya terhadap perekonomian, cukai rokok elektrik juga tidak memberikan dampak yang besar terhadap penerimaan negara. "Vape ini memang banyak diimpor. Jadi, enggak banyak dampaknya," sahutnya.
Deputi Kesehatan Kemenko PMK Agus Suprapto menjelaskan, pemerintah berupaya merevisi PP No 109 Tahun 2012 untuk mempertegas larangan rokok elektrik di Tanah Air. "Ada tiga isu yang belum mencapai titik temu yang diangkat pada tingkat kemenko," ungkapnya. (Aiw/Ata/Ant/H-2)
