Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Menteri LHK Gelar Rapat untuk Percepat Implementasi Program

Mediaindonesia.com
16/11/2019 16:07
Menteri LHK Gelar Rapat untuk Percepat Implementasi Program
Menteri LHK Siti Nurbaya memipin Rapim dengan semua pejabat Eselona I Kementian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).(Istimewa/KLHK)

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bersama Wakil Menteri (Wamen)  LHK, Aloe Dohong, menggelar Rapat Pimpinan atau Rapim dengan semua pejabat  Eselona I Kementian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Untuk pertama kalinya sejak adanya penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dalam berpuluh tahun lamanya, maka baru pada Kamis (14/11), KLHK menerima secara langsung DIPA yang diserahkan  langsung dari tangan Bapak Presiden Joko Widodo.  

“Saya sungguh tidak menyangka dan menurut saya hal itu mempunyai arti yang sangat penting bagi KLHK dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran KLHK. Hal ini harus saya tegaskan kepada semua unsur pimpinan KLHK,” ujar Menteri Siti Nurbaya menjelaskan alasan menggelar Rapim sekembalinya dari Istana Negara, Kamis (14/11) sore.

Kepada media pada Sabtu (16/11), Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, DIPA untuk pembangunan 2020 diserahkan oleh Presiden Jokowi secara simbolik kepada 12 Menteri dan 34 Gubernur provinsi.

Menteri LHK merupakan satu di antara 12 menteri penerima DIPA atas pertimbangan peran penting dalam pembangunan 2020 serta kinerja lembaga.

Lebih lanjut Siti Nurbaya menjelaskan bahwa dari DIPA  2020 KLHK sebesar Rp9,01 triliun terdapat lebih dariRP 4,9 triliun rupiah program yang dimandatkan sebagai Prioritas Nasional (PN).

Prioritas Nasional (PN) meluputi pertumbuhan ekonomi berkualitas, mengatasi kesenjangan, dan kualitas lingkungan serta  ketahanan bencana serta dampak iklim.  

Mandat luar biasa

Jika dihitung dana pegawai dan operasional kantor sebesar Rp 2,8 triliun bagi hampir 17 ribu  pegawai,  mandat kepada  KLHK untuk  menjalankan program PN  mencakup  sekitar 79 %.

“Bagi saya ini mandat luar  biasa dan cukup  berat, sehingga harus  benar-benar dipertanggung jawabkan keberhasilan output  dan outcome serta sasaran fungsional program dan dampaknya bagi rakyat," kata Menteri LHK.

"Ini bukan main-main, oleh karena itu dari istana saya langsung minta dilaksanakan rapat seluruh unsur pimpinan KLHK,” tegas Siti Nurbaya.

Dalam rapat yang berlangsung 1 jam, Menteri LHK secara panjang lebar menegaskan program dan sasaran serta langkah-langkah percepatan implemnetasinya seperti persiapan administrasinya dan strategi operasional lapangan.

"Kepercayaan yang besar harus diisi oleh kerja keras dan upaya yang besar  juga  dari seluruh  jajaran  kementerian. Mari kita buat  yang baik  untuk kebaikan negeri ini,” ujar Siti Nurbaya. (OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya