DIREKTUR Pengolahan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Novrizal Tahar menuturkan gerakan nasional pilah sampah di rumah akan diluncurkan dalam waktu dekat. Gerakan tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat memilah sampah rumah tangga di antaranya sampah organik dan yang bisa didaur ulang.
Ia menjelaskan sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat, akan dikumpulkan ke bank-bank sampah. Di sana, sampah bernilai ekonomi seperti botol plastik, kardus dan lain-lain bisa dijual. Pemerintah daerah, kata Novrizal, juga diminta menyediakan sistem pengangkutan sampah secara terpilah dan terjadwal.
"Surat edarannya akan dibuat oleh Menteri LHK. Kita manfaatkan momentum untuk mengubah perilaku masyarakat seperti saat kurban masyarakat tidak lagi menggunakan plastik untuk membungkus daging," terangnya dalam acara diskusi sampah kemasan konsumen terkait Circular Economy oleh Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Development (PRAISE) di Jakarta, Kamis (12/9).
PRAISE adalah asosiasi untuk kemasan daur ulang yang didirikan oleh perusahaan antara lain Coca Cola, Danone, Indofood, Nestle, Tetra Pak dan Unilever.
Baca juga: Dana Hibah untuk Kelola Sampah
Selain mendorong masyarakat memilah sampah, industri juga diminta turut berkontribusi mengurangi sampah kemasan mereka dengan cara menyediakan drop box untuk menampung sampah daur ulang. Pemerintah, tuturnya, juga sedang menyiapkan skema insentif kepada industri yang menggunakan sampah daur ulang dalam negeri untuk dimanfaatkan kembali.
"Skema itu kita dorong ke arah fiskal. Sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," ucapnya.
Novrizal menyampaikan tanpa pemilahan sampah dari rumah, volume sampah yang dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) akan terus bertambah. Di sisi lain, TPA di Jakarta, Bogor, Bekasi dan sekitarnya sudah mulai penuh tidak bisa lagi menampung sampah yang setiap harinya dihasilkan jutaan ton per hari.
Salah satu pendekatan dalam pengelolaan sampah, terangnya, ialah sirkular ekonomi dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku atau sumber daya. Masyarakat harus mengubah perilaku mulai dari pemilahan sampah. Sementara itu, pemerintah daerah didorong menyediakan pelayanan pengangkutan sampah dan teknologi pengolahannya.
"Pemilahan sampah ini menjadi DNA atau inti dari sirkular ekonomi," tuturnya.
Saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan sampah impor yang tercampur bahan berbahaya. Indonesia terpaksa mengimpor sampah sebagai bahan baku kemasan untuk penunjang industri dalam negeri. Novrizal mencontohkan untuk penyediaan bahan baku industri kertas, dibutuhkan sampah kertas 6-9 ton per tahun.
"Bahan baku kertas lebih banyak berasal dari impor limbah kertas, hampir 4,2 juta ton," paparnya.
Hal serupa juga terjadi pada industri plastik. Hampir 400 ribu ton sampah harus diimpor untuk memenuhi bahan baku plastik. Padahal, Indonesia punya potensi 7,3 hingga 9 juta ton sampah plastik setiap tahun. Meski demikian, hanya 1,1 juta ton yang terserap dalam industri daur ulang.
Pada kesempatan yang sama, Global Executive Director Sustainable Community at McKinsey.org Shannon Bouton menuturkan solusi bagi persoalan sampah di Indonesia dapat dimulai dari perbaikan sistem pengangkutan sampah dan pengembangan pasar daur ulang. Bahan daur ulang yang sudah dikumpulkan perlu sebanyak mungkin kembali digunakan untuk tujuan produktif seperti plastik yang memiliki nilai jual.
Sebagai proyek percontohan pemilahan sampah dari rumah, PRISE dan MKinsey.org membuat program Desa Kendas di Desa Sanur Kauh, Bali.(OL-5)
