Indonesia Dapat Pinjaman Bank Dunia untuk Peringatan Dini Bencana

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendapat tawaran pinjaman dana dari World Bank sebesar US$160 juta. Pinjaman tersebut rencananya akan digunakan untuk pelaksanaan proyek sistem peringatan dini bencana terintegrasi atau Indonesia Disaster Resilience Initiative Project (IDRIP).

“Kami ingin melaporkan bahwa BNPB bersama dengan BMKG dijadwalkan akan menerima bantuan dari World Bank dalam rangka meningkatkan kesiap siagaan pemerintah pusat dan daerah prioritas untuk menghadapi bencana di masa depan,” ujar Doni dalam rapat kerja di gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/9).

Doni menjelaskan, pinjaman dana dari World Bank terbagi menjadi tiga komponen, yaitu pertama, peningkatan tata kelola resiko bencana dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar US$70 juta. Kedua, perluasan jaringan penguatan sistem monitoring serta peningkatan kualitas layanan informasi terkait ancaman geofisika senilai US$85 juta. Ketiga, yaitu dukungan implementasi sebesar US$5 juta.

Baca juga: BNPB Terus Pulihkan Sosial Ekonomi Warga Sentani

Dia membeberkan, pada saat melakukan pertemuan awalnya World Bank menawarkan seluruh dana pinjaman hanya dipakai untuk penggunaan teknologi sistem peringatan dini terintegrasi. Pihak BNPB pun mengaku tidak setuju dengan usulan tersebut.

“Kami sampaikan bahwa teknologi buatan manusia tidak akan bisa menghadapi kekuatan alam, anggaran yang disiapkan kalau hanya untuk kepentingan pengadaan sistem peringatan dini, ini pasti akan ada waktu expirednya pasti akan ada batas masa waktunya,” tuturnya.

Setelah mendengar usulan dari BNPB, tim World Bank kemudian melakukan evaluasi sehingga ke depan kemungkinan akan terjadi perubahan komposisi anggaran.

“Bisa saja nanti untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk membangun program riset kebencanaan agar kita bisa memahami daerah mana dengan kepadatan penduduk dan resiko bencana yang tertinggi, terutama yang ada di pantai barat Sumatera dan juga yang ada di pantai selatan Pulau Jawa termasuk juga yang ada di Indonesia bagian timur hampir seluruh pesisir pantainya pernah mengalami gempa dan tsunami,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily yang bertindak sebagai pimpinan rapat meminta BNPB agar berkonsultasi kepada Menteri Keuangan serta kementerian terkait lainnya soal tawaran tersebut.

"Sudah dikonsultasikan atau belum dengan Menkeu?" ujar Ace.

Dalam kesimpulan rapat, belum diputuskan hasil dari tawaran pinjaman dana oleh World Bank. Pihak BNPB pun berjanji akan melakukan konsultasi lebih dalam dengan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, sehingga pinjaman yang diterima dapat digunakan secara optimal.

"Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan BNPB terkait usulan Indonesia Disaster Resillience Initiative Project (IDRIP) dalam Program Tata Kelola Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan terhadap bencana oleh World Bank. Untuk itu Komisi VIII DPR RI meminta BNPB untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, Bappenas, dan Kementerian lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku prinnsip efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam pemanfaatannya," tutupnya.(OL-4)