Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan penyusunan tata ruang untuk calon ibu kota baru di Kalimantan Timur amat menentukan untuk meminimalisasi risiko bencana.
Deputi Sistem dan Strategi BNPB Wisnu Widjaja mengatakan aspek tata ruang dan pengelolaan lingkungan penting diutamakan dalam perencanaan pembangunan ibu kota baru.
"Pengelolaan risiko bencana sangat penting sehingga bisa dicegah sejak dini. Semua risiko harus dikenali dan dikendalikan sejak dini. Kuncinya pada tata ruang dan pengelolaan lingkungan," kata Wisnu dalam jumpa pers di kantor BNPB, Jakarta, Jumat (30/8).
Menurut informasi yang dihimpun BNPB dari tim pakar 'intelijen' bencana, daerah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara yang dipilih sebagai calon pusat pemerintahan berkategori rendah risiko bencana.
Berdasarkan data dari alat kaji potensi bencana InaRisk, ancaman risiko bencana yang bisa terjadi di antaranya banjir terutama di wilayah muara sungai.
Baca juga : Pindah ke Kaltim, Fasilitas ASN Dijamin
Menurut Wisnu, risiko tersebut bersifat dinamis yang bisa berkembang apabila terdapat faktor pendukung seperti tata kelola ruang yang tidak baik, tidak memperhatkan kajian lingkungan, dan faktor urbanisasi.
Ia menegaskan, diperlukan kajian lebih spesifik sambil menanti persis lokasi yang ditetapkan menjadi ibu kota.
Untuk potensi ancaman gempa dan tsunami, peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengatakan tingkat risiko ancaman di Kaltim berada pada level rendah hingga sedang.
Ia mengatakan potensi risiko gempa dan tsunami yang mungkin terjadi ialah dampak dari wilayah lain seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan yang notabene berada di zona megathrust.
Widjo menambahkan potensi ancaman tsunami yang disebabkan longsoran bawah laut ada tiga titik di wilayah Selat Makassar. Potensi kerawanannya hanya 4%.
"Kalau pun terjadi gempa dan tsunami, sumbernya berasal dari wilayah lain seperti Sulawesi dengan tingkatan risiko rendah hingga sedang. Meski begitu perlu kajian lebih mendalam dengan simulasi pemodelan," ujarnya. (OL-7)
BNPB mencatat 140 kejadian bencana alam di Indonesia pada awal tahun 2026 yang didominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Kepala BNPB memastikan setiap kepala keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh satu unit hunian, meski sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah.
Hingga Senin (19/1), banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang dengan Tinggi Muka Air (TMA) bervariasi antara 10 hingga 200 sentimeter.
Melihat kondisi cuaca yang masih hujan hingga saat ini, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut serta melakukan modifikasi cuaca.
BANJIR dan tanah longsor yang terjadi di Desa Tempur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, telah memutus akses jalan masyatakat dan merusak rumah warga.
Bahkan banjir merendam sejumlah daerah tersebut, juga mengakibatkan kerusakan sejumlah infrastruktur seperti tanggul jebol, jalan l, jembatan hingga sejumlah perkantoran dan sekolah rusak
Diharapkan pembangunan IKN tahap dua memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved