Wapres JK Dijadwalkan Hadiri Puncak Peringatan Hakteknas

RANGKAIAN peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2019 telah berlangsung sejak pembukaannya pada Minggu (25/8) di Lapangan Puputan, Renon, Denpasar, Bali. Puncak peringatan tersebut kembali digelar di Denpasar, Bali, pada hari ini.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan menghadiri puncak Hakteknas ke-24 itu. “Karena situasinya tidak memungkinkan Bapak Presiden Jokowi tidak dapat hadir, Bapak Wapres JK yang bakal hadir pada puncak Hakteknas 2019 di Bali,” ungkap Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) Mohamad Nasir kepada wartawan di Denpasar Bali, kemarin.

Menurut Nasir, rangkaian acara itu diikuti dengan antusias para peserta, peneliti, akademisi, kalangan perguruan tinggi seluruh Indonesia, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Selain itu, digelar pameran yang menampilkan karya startup dunia kampus, seminar, serta Rapat Koordinasi Nasional Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristek-Dikti.

Momentum Hakteknas, lanjutnya, menjadi upaya peningkatan inovasi seiring pengesahan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) pada 16 Juli 2019. “Pengesahan UU Sisnas Iptek menjadi momentum bagi saya sebagai menteri untuk mengakhiri masa jabatan ini sebagai legacy. UU ini akan menjadi di ujung tombak penelitian di masa yang akan datang,” cetus Nasir.

Nasir mengutarakan kelahiran UU itu juga mengamanatkan keberadaan Badan Riset Nasional (BRN) atau Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengintegrasikan lembaga-lembaga riset. “Bapak Presiden mengapresiasi bahwa ini akan menjadikan badan riset ini setingkat menteri. Apakah menteri akan merangkap kepala badan? Nanti Presiden yang memutuskan itu,” tegasnya.

Alih teknologi

Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristek-Dikti Jumain Appe menambahkan, pihaknya menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diadakan pada 26-27 Agustus di Bali seiring peringatan Hakteknas. Tujuan Rakornas tersebut, yaitu menyiapkan kontribusi lintas sektoral pemerintahan, perguruan tinggi, dan industri untuk merespons kelahiran UU Sisnas Iptek.

Dengan sasaran itu, Rakornas diharapkan menjadi titik awal koordinasi kuat agar rencana induk pemajuan iptek menjadi acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diamanatkan UU Sisnas Iptek. Dalam semangat kolaboratif antarlembaga, salah satu isu strategis kebijakan publik Rakornas 2019 yang dibahas mengenai alih teknologi.

Jumain menerangkan bahwa konseptualisasi kebijakan alih teknologi sepatutnya mewujudkan mekanisme agar sejumlah aktor industri menyerap manfaat kemajuan iptek dunia melalui proses pemilihan, akuisisi, adaptasi, aplikasi, hingga ke taraf ekspansi dan pengembangan lanjutan teknologi. Efektivitas alih teknologi tersebut dapat terwujud, antara lain bila Kemenristek-Dikti mendapat peran yang memiliki otoritas pendanaan atas suatu pusat kolaborasi dalam Program Unggulan (Flagship) Nasional.

Selaras dengan isu alih teknologi, Rakornas juga menggulirkan diskusi agar Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lemlitbang) Kemenristek-Dikti menjalankan peran aktif memperkuat paradigma standardisasi industri agar menjadi faktor keunggulan kompetitif bersama. Selain itu, Rakornas mengangkat isu strategis agar pemerintah memberikan keadilan bagi inovator lokal sehingga dapat mengakses pasar yang ada di pengadaan barang jasa negara. 

Pengadaan barang jasa di institusi-institusi negara dapat menjadi kebijakan inovasi berbasis permintaan untuk memberikan kepastian pasar bagi warga Indonesia yang bekerja menjadi inovator teknologi. Hal ini berarti lembaga negara perlu memberikan pendampingan agar inovator kita berkesempatan masuk pada e-katalog. (OL/S-3)