Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PEMINDAHAN ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, disambut baik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal itu karena bisa mengurangi kesenjangan demografi di Indonesia.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo bahkan menyebutkan lembaganya siap menjadi institusi pemerintah pertama yang pindah ke ibu kota baru tersebut.
"Jika diizinkan Presiden dan rencana pemindahan sudah disetujui DPR, BKKBN siap menjadi yang pertama pindah ke lokasi Ibu Kota baru," ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (27/8).
Dengan demikian, menurutnya, BKKBN bisa lebih awal membantu mempercepat pola migrasi baru kependudukan di Indonesia.
Baca juga : Hindari Spekulan, Status Tanah di Ibu Kota Baru akan Dibekukan
Hasto menjelaskan, bonus demografi disamping dipengaruhi oleh kelahiran juga dipengaruhi oleh migrasi angkatan kerja.
"Saya yakin kalau Ibu Kota negara pindah seperti yang direncanakan, akan ada migrasi angkatan kerja ke Indonesia Timur," kata Hasto.
BKKBN juga siap segera memulai koordinasi dan melihat potensi serta kendala yang ada di lokasi ibu kota negara baru.
Menurut Hasto, hal itu nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kementerian dan lembaga yang lain. (OL-7)
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved