Soal Rektor Asing, Pemerintah Diminta Siapkan Aturan Main

ASOSIASI Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) meminta Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi menyiapkan aturan main yang jelas terkait kebijakan rektor asing

Ketua APTISI Budi Djatmiko mengatakan pihaknya memandang terbuka kebijakan rektor asing. Namun, kebijakan itu perlu aturan main yang jelas dan dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan polemik.

"Kami dari APTISI tidak mempermasalahkan tentang rektor dan dosen asing yang penting jangan menyalahi peraturan dan tidak mengikis ideologi bangsa," ujar Budi dihubungi Media Indonesia, Senin (26/8).

Baca juga: Kemenkes Pastikan Terpidana Kebiri akan Dieksekusi

Ia menyatakan, rencana kebijakan rektor asing yang saat ini diembuskan belum terlihat pemetaan, sasaran, dan capaian yang terukur. Ia mengatakan cita-cita agar kampus Indonesia bisa masuk 100 besar dunia perlu didorong harus berbasiskan kebijakan yang matang.

"Masuknya rektor asing harus ada aturan yang jelas agar ke depan tidak menjadi masalah. Harus ada ukuran yang jelas pula seperti studi kelayakan dan naskah akademik kebijakan, serta capaian yang ditargetkan," jelasnya.

Sebelumnya, Menristekdikti Mohamad Nasir memperkenalkan satu perguruan tinggi swasta baru yang dipimpin rektor asing di Indonesia, yakni Indonesia Cyber Education (ICE) Institute.

Budi menegaskan, APTISI tidak bersikap negatif keberadaan rektor asing. APTISI, ujar Budi, justru merupakan penyokong gagasan didatangkannya tenaga pengajar atau dekan universitas dari luar agar mampu meningkatkan daya saing kampus swasta di Tanah Air.

APTISI juga menyarankan agar kebijakan rektor asing harus beriorientasi pada riset, inovasi, dan kelas internasional. Pasalnya, hal itu menjadi syarat jika ingin meningkatkan peringkat perguruan tinggi masuk ke level atas kancah dunia. (OL-8)