Fortifikasi Pangan Turut Atasi Kekurangan Gizi Mikro

Prof. Martin W Bloem dari John Hopkins Bloomberg School of Public Health dan Director of Center for Livable Future menyoroti tentang tantangan global yang dihadapi sejumlah negara di dunia saat ini. Bloem menyebutkan lima tantangan yang dihadapi banyak negara di dunia.

Dalam acara Asian Congress of Nutrition (ACN) 2019 yang bertemakan ‘Nutrition and Food Innovation for Sustained Well-being’ di Nusa Dua, Bali, pada 4-7 Agustus 2019, Bloem menjelaskan tantangan tersebut meliputi pengurangan kemiskinan, perlunya memperbaiki sumber daya manusia yang dapat dilakukan antara lain dengan mencegah stunting, akses pendidikan dan sistem kesehatan yang lebih baik, serta sistem pangan berkelanjutan.

Bloem mengatakan, populasi global tengah menghadapi krisis yang saling terkait, mencakup kemiskinan, masalah gizi buruk baik gizi kurang maupun kegemukan, juga masalah kesehatan yang mencakup mortalitas dan morbiditas anak.

“Ada lima miliar orang tinggal di kawasan di mana gizi buruk dan kematian anak masih menjadi masalah kesehatan masyarakat,” kata Bloem.

Menurut Bloem, guna memutus mata rantai ini, konsumsi makanan bergizi harus berkelanjutan. Ia menyebut, pelaku usaha dalam hal ini dapat berkontribusi dengan menyediakan makanan bergizi, antara lain dengan fortifikasi.

Terkait masalah gizi, lndonesia saat ini menghadapi beban ganda atau double burden. Di satu sisi Indonesia menghadapi masalah gizi kurang misalnya stunting, kurus, dan pendek, tetapi di sisi lain Indonesia telah dihadapkan pada masalah obesitas  atau kegemukan.

Selain beban ganda masalah gizi, Indonesia juga dihadapkan pada masalah kekurangan gizi mikro, yang berpotensi menjadi hidden hunger berupa kekurangan gizi mikro berupa defisiensi zat besi, yodium, asam folat, vitamin A dan beberapa jenis vitamin B. Hidden hunger yang memiliki dampak serius tetapi tidak menampakkan gejala dari luar.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi stunting  menurun menjadi 30,8% dari 37,2% di 2013. Prevalensi gizi kurang (underweigth) juga membaik dari 19,6% pada 2013 menjadi 17,7% (2018), sedangkan prevalensi kurus (wasting) turun ke posisi 10,2% (2018) dari 12,1 (2013).

Meskipun angka stunting menurun, masih belum memenuhi syarat yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu di ambang batas 20%.

Fortifikasi pangan

Hal senada dengan Prof Bloem, ahli pangan dan Ketua Pusat Pangan SEAFAST Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Purwiyatno, M.Sc, mengatakan masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi mikro, seperti yodium, vitamin A, zat besi, hingga mineral lainnya. Kemiskinan masih menjadi faktor utama penyebab munculnya masalah gizi ini.

“Karena miskin, tidak semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan makanan sehat dengan mudah, sehingga harus dicarikan solusinya, antara lain fortifikasi pangan oleh dunia usaha,” kata Purwiyatmo.

“Fortifikasi pangan merupakan  metode untuk menitipkan senyawa penting yang diperlukan ke makanan untuk meningkatkan nilai gizinya, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat. Vitamin A misalnya, lazim dimasukkan ke produk margarin dan minyak goreng. Sementara yodium dimasukkan ke dalam garam,” paparnya.

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Axton Salim, mengatakan pengentasan malnutrisi tidak hanya dilakukan pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab para pihak dalam hal ini perusahaan swasta atau pelaku usaha.

“Peran industri makanan sangat besar dalam pemenuhan pangan sehat dengan harga yang terjangkau. Scaling Up Nutrition (SUN) diinisiasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memungkinkan business network berkontribusi nyata untuk meningkatkan gizi di negara masing-masing,” kata Axton.

“Scaling Up Nutrition (SUN) Movement  dan memastikan setiap orang memperoleh hak mendapatkan makanan yang baik dan bergizi,” ujar Axton.

Menurut Axton, dunia usaha memiliki peran penting dalam mengatasi malnutrisi, antara lain dengan menciptakan makanan sehat berupa fortifikasi pangan, menggunakan bahan pangan lokal dengan biaya produksi yang tidak mahal sehingga bisa dijual dengan harga yang terjangkau masyarakat. (OL-09)