Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menegaskan pemerintah terus mengintensifkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hal itu diungkapkannya usai Rapat Koordinasi Nasional usai Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).
"Presiden menekankan untuk mengutamakan pencegahan. Setiap kementerian/lembaga sudah ada tugasnya masing-masing. Jajaran KLHK akan terus melaksanakan tugas dalam monitoring, aptroli terpadu, dan pemadaman darat bersama Polri, TNI, dan BPBD serta Masyarakat Peduli Api. Penegakan hukum juga dilanjutkan," kata Menteri Siti di Jakarta, Selasa (6/8).
Baca juga: Menteri LHK: Presiden Teken Moratorium Hutan Permanen
Berdasarkan prediksi cuaca dari BMKG, puncak kemarau akan terjadi periode Agustus-September dengan kondisi yang lebih kering dibandingkan kemarau pada 2018. Curah hujan bahkan diprediksi rendah hingga Oktober mendatang. Wilayah-wilayah yang mengalami periode musim kemarau akan lebih kering terutama di bagian tengah dan selatan Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, dan bagian selatan Papua.
Hingga saat ini, enam provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Jambi. Status siaga ditetapkan agar bantuan dari pusat bisa masuk untuk sebelum karhutla meluas.
Data KLHK menunjukkan peningkatan intensitas karhutla terjadi di beberapa provinsi rawan seperti di Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Sultra. Jumlah hotspot juga menunjukkan peningkatan jumlah sebesar 54,71% (732 titik) pada semester I 2019 jika dibandingkan dengan 2018.
Masih menurut data KLHK, luasan karhutla di seluruh wilayah sepanjang tahun ini (Januari-Juli) sekitar 135.749 hektare (ha). Angka itu lebih tinggi dari posisi karhutla Januari-Mei yakni 42.740. Adapun pada 2018, karhutla yang terjadi melahap 510.564 ha.
Siti mengatakan, Presiden Jokowi memberikan warning untuk seluruh kementerian/lembaga terkait agar terus mengintensifkan pengendalian karhutla agar setiap tahun kebakaran bisa terus ditekan.
"Secara khusus untuk pencegahan yakni teknik pertanian olah tanah tanpa bakar akan dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian. Presiden memberikan warning kepada semua aparat. Saya juga akan terus mengontrol supaya tidak ada pergerakan asap lintas batas negara," tandas Siti. (OL-6)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved