Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta pemilik izin konsesi untuk meningkatkan kewaspadaan demi mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas.
Pelaksana Tugas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B Panjaitan menyebut, sejauh ini, karhutla yang terjadi mayoritas berada di lahan masyarakat/perorangan.
"Kami masih mengecek secara detail apakah karhutla juga di wilayah perusahaan. Berdasarkan laporan sementara sebagian besar di lahan masyarakat atau perorangan, bukan konsesi," kata Raffles dalam jumpa pers di kantor KLHK, Jakarta, Kamis (1/8).
KLHK mencatat kurun waktu Januari-Mei 2019 kebakaran melahap 42.740 hektare. Berdasarkan data satelit Terra Aqua NASA dengan tingkat kepercayaan >80%, total ada 1.800 titik panas di wilayah Indonesia sepanjang tahun ini.
Adapun luas lahan yang terbakar antara lain di Riau 27.683 ha, Kalimantan Timur 5.153 ha, Kepulauan Riau 4.969 ha, Kalimantan Barat 2.273 ha, Kalimantan Utara 792 ha, Sulawesi Selatan 441 ha, dan Sumatera Selatan 236 ha.
Baca juga : Kebakaran Lahan Kian Meluas, Pembakar Lahan Ditangkap
Tahun lalu, kebakaran melahap 510.564 ha lahan.
Raffles menuturkan tidak menutup kemungkinan lahan di area konsesi juga terbakar. Namun, ia memerkirakan jumlahnya kemungkinan kecil karena pasca karhutla besar pada 2015, perusahaan-perusahaan sudah dipaksa lebih patuh untuk menyediakan sumber daya mencegah dan mengantisipasi kebakaran dan menjaga gambut.
"Dalam lima tahun terakhir KLHK sudah menjatuhkan 179 sanksi administratif terkait dengan karhutla kepada perusahaan-perusahaan. Sekarang perusahaan sudah makin patuh mengikuti Peraturan Menteri LHK Nomor 32/2016 yang mewajibkan mereka aktif mencegah karhutla," kata Raffles.
Ia melanjutkan kegiatan patroli terpadu sejumlah institusi maupun kegiatan pemadaman sepanjang tahun ini mengerahkan 50 unit armada udara. Pemadaman udara berupa water boombing sepanjang tahun ini sebanyak 68,4 juta liter air.
Patroli terpadu juga menjangkau 1.461 desa di provinsi rawan seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
"Dibandingkan tahun lalu kebakaran seluas 510 ribu hekare, kondisi karhutla sepanjang enam bulan terakhir ini memang menurun. Tapi bukan berarti pemerintah happy karena upaya-upaya terus dilakukan," imbuh Raffles. (OL-7)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved