NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Ada Potensi Kecurangan, Sistem JKN Perlu Diatur Lebih Rinci

Mediaindonesia

25/7/2019 07:40

Ada Potensi Kecurangan, Sistem JKN Perlu Diatur Lebih Rinci — Anggota DJSN Ahmad Ansyori memberikan keterangan pada wartawan di Jakarta, Rabu (24/7/2019).( (ANTARA/Aditya Ramadhan))

DEWAN Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mendorong dibuatnya rancangan tentang penanganan kesalahan dan kecurangan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur lebih rinci melalui sebuah regulasi.

Anggota DJSN, Ahmad Ansyori, seusai acara diskusi mengenai Peta Jalan Pencegahan, Pendeteksian, dan Penindakan Kesalahan dan Kecurangan dalam Implementasi SJSN di Jakarta, kemarin, menjelaskan sejauh ini belum ada regulasi mengenai tata kelola penanganan kesalahan dan kecurangan dalam SJSN. Padahal, banyak celah atau potensi fraud yang dapat mengakibatkan inefisiensi biaya dalam sistem jaminan sosial nasional.

"Dengan dibuatnya dokumen ini, akan jelas mana kecurangan yang ada dalam wilayah pidana dan administratif," ujar Ansyori.

Anggota DJSN lain, Subiyanto, mengatakan kesalahan dan kecurangan dapat terjadi dalam berbagai proses bisnis penyelenggaraan JKN. Kecurangan juga dapat dilakukan berbagai pihak, misalnya, peserta BPJS Kesehatan, penyedia fasilitas kesehatan, serta penyediaan obat alat kesehatan. (Ind/H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Triwinarno

Berita Lainnya

Perlu Langkah Strategis Perkuat Sistem Jaminan Sosial di Indonesia
10/6/2025 22:17
Alipudin mengatakan hingga akhir 2024, BPJS Kesehatan telah mencatatkan 277 juta peserta atau mencakup sekitar 98,67% dari populasi Indonesia.
Perluas Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Kementerian Hukum Jalin Kerja Sama
24/4/2025 15:28
Kerja sama yang akan dibangun antara BPJS Kesehatan dan Kemenkum ini juga dapat mendukung perluasan cakupan kepesertaan Program JKN.
BPJSTK Pastikan Pekerja di Nias Mendapat Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan
19/4/2025 13:01
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Yayat Syariful Hidayat, berkunjung ke pulau Nias, Sumatra Utara, dalam rangka memastikan para pekerja di lindungi oleh negara melalui BPJSTK.
Joe Biden Kritik Pemerintahan Trump yang Timbulkan Kerusakan dan Ancam Jaminan Sosial
16/4/2025 06:49
Mantan Presiden AS Joe Biden mengecam pemerintahan penggantinya yang dianggap membawa kerusakan besar dalam waktu kurang dari 100 hari.
Pengadilan Belgia Tolak Klaim Jaminan Sosial Pangeran Laurent Meski Terima Tunjangan Rp6,7 Miliar
08/4/2025 09:11
Pangeran Laurent dari Belgia, adik Raja Philippe, gagal memperoleh jaminan sosial dari negara meski menerima tunjangan kerajaan tahunan sebesar €388.000.
Jaminan Sosial ASN di UU No 20 Tahun 2023
08/4/2025 05:00
Kehadiran UU No 20 Tahun 2023 sebagai UU ASN baru mencabut UU ASN lama, yaitu No 5 Tahun 2014.

LOAD MORE

Opini

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik
16/7/2025 16:07
Lima Hal Makan Bergizi Gratis
16/7/2025 05:10
Simfoni Trilogi Kerukunan
16/7/2025 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Manajemen Pemerintahan Gotong Royong
14/7/2025 05:00
Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved