Selasa 16 Juli 2019, 08:05 WIB

Sistem Zonasi Sekolah Tingkatkan Kualitas Belajar

Che/Sru/Ant/X-3 | Humaniora
Sistem Zonasi Sekolah Tingkatkan Kualitas Belajar

ANTARA/MOHAMAD HAMZAH
Siswa sekolah dasar (SD) bersiap menuju sekolah pada hari pertama masuk sekolah di Kamp Pengungsian Jono Oge, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tenga

 

DI tengah keluhan orangtua siswa perihal sistem zonasi dalam program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pola itu justru mendekatkan siswa dengan sekolah sehingga kualitas belajar menjadi optimal.

"Sistem zonasi itu bukan untuk mengurangi mutu sekolah favorit, tetapi berusaha mendekatkan sekolah dengan murid agar terjangkau. Kalau anak pergi ke sekolah favorit, bisa jauh sehingga menimbulkan masalah. Sekolah itu juga kelak mempunyai mutu sama dengan sekolah favorit," kata JK seusai memberi pembekalan kepada calon perwira remaja TNI-Polri di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, kemarin.

Sistem zonasi dalam PPDB daring 2019 mensyaratkan nilai ujian nasional siswa tidak menjadi pertimbangan utama siswa diterima di sebuah sekolah negeri. Syarat utama penerimaan siswa baru itu ialah jarak antara sekolah dan kantor kelurahan tempat siswa terdaftar dalam kartu keluarga. Semakin dekat jarak tersebut, peluang siswa diterima semakin besar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbuka menerima masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan PPDB selanjutnya. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan dunia pendidikan sangat kompleks sehingga butuh waktu lama untuk membenahi.

"Tetapi perbaikan harus dibarengi kesadaran masyarakat untuk menempatkan anak ke sekolah yang sesuai kemampuan ekonomi orangtua. Kami membuka masukan untuk pelaksanaan PPDB ke depan. Perpresnya Juli ini selesai," ujar Muhadjir.

Mendikbud mengakui banyak yang harus dibenahi dalam pendidikan di Tanah Air. Selain soal pemerataan pendidikan, juga banyak sekolah (swasta) tidak memiliki standar yang baik atau hanya memberikan pendidikan seadanya.

"Sebenarnya banyak yang sudah diberikan pemerintah seperti dana BOS, lalu sertifikasi guru juga mudah. Jadi, kalau sekolah swasta masih memberikan pendidikan seadanya, ya kelewatan dan harus ditutup. Minimal (kualitas) sekolah swasta sama seperti negeri," ungkap Muhadjir.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga mengeluhkan masih ada pemerintah daerah atau dinas tidak patuh dengan ketentuan dan kebijakan Kemendikbud.

"Kasus lain ditemukan di Nunukan. Banyak anak tidak masuk ke sekolah sesuai zonasi karena mereka bukan asli Kalimantan (tinggal di Malaysia)," tandas Mendikbud. (Che/Sru/Ant/X-3)

Baca Juga

MI/RAMDANI

Reza Rahadian Mengadvokasi Pentingnya Penguatan Kapasitas Masyarakat Menghadapi Bencana

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 26 Mei 2022, 06:00 WIB
Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana memerlukan pembiayaan dari pemerintah dan lembaga pembangunan...
ANTARA

BMKG: Waspadai Dampak Bibit Siklon Tropis 92W di Laut Filipina

👤Widhoroso 🕔Rabu 25 Mei 2022, 23:51 WIB
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini untuk mewaspadai dampak tidak langsung dari bibit siklon...
Dok. Long Rich Bioscience Indonesia

Resveratol Bantu Menjaga dan Maksimalkan Imun Tubuh

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 25 Mei 2022, 23:13 WIB
Resveratrol ditemukan dalam sejumlah makanan dan minuman, termasuk anggur, kacang tanah, kakao, anggur...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya