DI tengah keluhan orangtua siswa perihal sistem zonasi dalam program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pola itu justru mendekatkan siswa dengan sekolah sehingga kualitas belajar menjadi optimal.
"Sistem zonasi itu bukan untuk mengurangi mutu sekolah favorit, tetapi berusaha mendekatkan sekolah dengan murid agar terjangkau. Kalau anak pergi ke sekolah favorit, bisa jauh sehingga menimbulkan masalah. Sekolah itu juga kelak mempunyai mutu sama dengan sekolah favorit," kata JK seusai memberi pembekalan kepada calon perwira remaja TNI-Polri di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, kemarin.
Sistem zonasi dalam PPDB daring 2019 mensyaratkan nilai ujian nasional siswa tidak menjadi pertimbangan utama siswa diterima di sebuah sekolah negeri. Syarat utama penerimaan siswa baru itu ialah jarak antara sekolah dan kantor kelurahan tempat siswa terdaftar dalam kartu keluarga. Semakin dekat jarak tersebut, peluang siswa diterima semakin besar.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbuka menerima masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan PPDB selanjutnya. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan dunia pendidikan sangat kompleks sehingga butuh waktu lama untuk membenahi.
"Tetapi perbaikan harus dibarengi kesadaran masyarakat untuk menempatkan anak ke sekolah yang sesuai kemampuan ekonomi orangtua. Kami membuka masukan untuk pelaksanaan PPDB ke depan. Perpresnya Juli ini selesai," ujar Muhadjir.
Mendikbud mengakui banyak yang harus dibenahi dalam pendidikan di Tanah Air. Selain soal pemerataan pendidikan, juga banyak sekolah (swasta) tidak memiliki standar yang baik atau hanya memberikan pendidikan seadanya.
"Sebenarnya banyak yang sudah diberikan pemerintah seperti dana BOS, lalu sertifikasi guru juga mudah. Jadi, kalau sekolah swasta masih memberikan pendidikan seadanya, ya kelewatan dan harus ditutup. Minimal (kualitas) sekolah swasta sama seperti negeri," ungkap Muhadjir.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga mengeluhkan masih ada pemerintah daerah atau dinas tidak patuh dengan ketentuan dan kebijakan Kemendikbud.
"Kasus lain ditemukan di Nunukan. Banyak anak tidak masuk ke sekolah sesuai zonasi karena mereka bukan asli Kalimantan (tinggal di Malaysia)," tandas Mendikbud. (Che/Sru/Ant/X-3)
