Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memantau ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah. Pencegahan pun dilakukan dengan mengintensifkan patroli terpadu.
"Di Kalimantan Tengah kami bersama TNI baru saja melepas tim patroli terpadu pencegahan karhutla. Patroli akan dilakukan di 303 desa dan akan dilaksanakan hingga September mendatang. Di sejumlah provinsi lain patroli telah dilakukan," kata Pelaksana tugas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B Panjaitan saat dihubungi, Rabu (9/7).
Berdasarkan data KLHK, total jumlah titik panas semester awal tahun ini (citra satelit NOAA) sebanyak 508 titik. Sementara pada periode yang sama pada 2018, jumlah titik panas lebih banyak yakni tercatat sebanyak 685 titik.
Namun, Raffles memaparkan luasan karhutla sepanjang tahun ini (Januari-Mei) telah mencapai 42.740 hektare. Provinsi Riau menjadi yang terbanyak mengalami karhutla dengan luas 27.683 hektare.
Baca juga : APP Sinar Mas Intensifkan Pencegahan Karhutla di Sumatra Selatan
Ia menambahkan tim di lapangan juga melakukan pemantauan titik panas yang terdeteksi satelit dan segera dilakukan pengecekan lapangan pada titik panas yang terpantau.
Pengecekan lapangan itu untuk memastikan adanya karhutla pada lokasi yang terpantau titik panas agar dapat segera dilakukan upaya pemadaman dini sehingga api tidak meluas.
Ia menambahkan hingga saat ini jumlah daerah yang menetapkan status siaga karhutla belum bertambah. Ada lima provinsi yang menetapkan status tersebut, yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Berdasarkan analisis dan prediksi BMKG periode Juni-November 2019 kemungkinan terjadi El Nino lemah. Semua pihak terutama Manggala Agni agar lebih waspada di tingkat tapak untuk melakukan upaya-upaya pengendalian karhutla," ujarnya. (OL-7)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved