PPDB Berbuntut 200 Aduan

ITJEN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menerima 200 aduan terkait pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Sebanyak 30 aduan di antaranya telah ditindaklanjuti.

"Setelah diverifikasi ke lapangan, tidak semua aduan itu benar. Ada yang hanya kesalahpahaman, dan ketidakpahaman orangtua saja," sebut Irjen Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin di Jakarta, kemarin.

Salah satu kasus yang ditangani ialah laporan dugaan penyalahgunaan surat keterangan domisili (SKD) palsu di SMAN 4 Solo. Orangtua siswa, Bambang Saptono yang mendaftarkan anaknya di SMAN 4 Solo, mengaku heran karena ada ratusan pendaftar tinggal dalam satu kelurahan dengan sekolah yang dituju. "Saya menduga mereka pakai SKD palsu," kata Bambang.

Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi meminta agar dugaan kasus pemalsuan SKD di Jateng ditangani terlebih dulu oleh pemerintah daerah. Menurutnya, siswa bisa dikembalikan ke zonasi aslinya jika itu terbukti benar.

Hingga hari ketiga, jumlah pendaftar di SMA di Jateng via jalur zonasi tercatat 1.117 orang. Setelah diverifikasi, dinas pendidikan setempat mencoret puluhan nama karena menggunakan SKD dan KK asli, tapi palsu.

Terdapat 1.117 pendaftar yang melampirkan SKD dan menurut hasil verifikasi hanya 1.021 SKD yang valid, sisanya 96 SKD dinyatakan tidak valid. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku sudah menduga kecurangan itu. "Seperti tahun lalu saya coret 80 ribu pengguna SKTM bodong," cetusnya.

Sikap tegas juga ditunjukkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan mencopot dua petinggi Dinas Pendidikan Jabar, yakni Dadang Ruchyat dan Herry Pancila Prabowo.

Keduanya dianggap bertanggung jawab karena kekisruhan PPDB di Depok, Bogor, dan Bekasi. Ombudsman RI mengapresiasi sikap tegas Ridwan Kamil itu. (Bay/Medcom.id/AS/Sru/KG/H-2)