Presiden: 'Link and Match' Industri dan Pendidikan Diperlukan

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyatakan fokus pemerintah 5 tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan SDM, menurut Jokowi, harus dikerjakan baik berupa scaling, rescaling, maupun upscaling untuk memperkuat SDM. Tujuannya agar bisa bersaing dengan negara lain. Dalam hal ini, link and match antara industri dan pendidikan sangat diperlukan.

"Tenaga kerja kita ini 56% lulusan SD. 66% lulusan SD, SMP. Itu yang harus kita upgrade agar kualitasnya naik. Nanti lewat pelatihan-pelatihan vokasi. Pendidikan vokasi betul-betul kita perbaiki total. Sehingga keluar dari sana dengan level skill yang bagus," ujar Jokowi saat menerima Media Indonesia dan Mediaindonesia.com di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/5).

Baca juga: Permudah Siswa Didik Baru, Kewenangan Pemda Harus Ditambah

Pemerintah juga mendorong melalui program pemagangan, sehingga dapat melakukan percepatan peningkatan kompetensi kerja serta memenuhi permintaan kebutuhan pekerja yang terus meningkat di tengah pembangunan infrastruktur dan berbagai proyek pembangunan yang terus digenjot di berbagai daerah.

"Sistem magang saya kira bagus. Sistem magang ke luar negeri akan kita perbanyak sehingga paling tidak memiliki wawasan, menaikkan skill, sehingga tenaga-tenaga terampil kita betul-betul siap di industri," paparnya.

Jokowi menyebut di daerah banyak sekali peluang industri. Contohnya, tekstil. Ia mengaku mendapat keluhan dari pelaku industri di Boyolali yang mencari 2.000 (tenaga kerja), namun hanya berhasil mendapatkan 200 tenaga kerja.

"Ada yang mencari 4.000, dapat 300. Ini karena belum ada link and match dengan pengguna. Kemarin kita sudah menugaskan Bappenas untuk menghitung, misalnya berapa sih kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata, ekonomi digital, semuanya terhitung. Jadi 10 tahun yang akan datang, penyiapannya dari sekarang. Arah dan kebutuhan menjadi jelas, betul-betul sebuah perencanaan SDM yang detail. Bidangnya apa, industrinya apa, keluaran di sini berapa, pengguna, kebutuhan berapa itu harus jelas," terangnya.

Baca juga: Menristekdikti: Gelar Profesor jangan digunakan untuk Gagah-gagah

Jokowi juga menyampaikan perlu adanya keselarasan antara pendidikan dengan potensi daerah, sehingga memudahkan penyerapan kerja para lulusan SMA/SMK sederajat.

"Misalnya, di Danau Toba. Saya kira perlu memiliki SMK-SMK politeknik pariwisata, untuk menjadi kekuatan sesuai dengan arah pengembangan Danau Toba ke depan. Jangan sampai yang ingin dikembangkan sebuah daerah pariwisata, tapi di situ SMK-nya bangunan, SMK-nya mesin. Banyak loh, saya ini biasa blusukan ke mana-mana. Itu yang mau kita luruskan sesuai potensi daerah yang ingin kita kembangkan," pungkasnya. (Pol/OL-6)