Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DEMI mendorong lahirnya wirausaha mandiri di berbagai bidang usaha, Kementerian Sosial menyiapkan bantuan modal usaha kepada para penyandang disabilitas yang telah menyelesaikan pendidikan vokasional di Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD), Cibinong, Bogor, Jawa barat.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bantuan modal itu diberikan agar para penyandang disabilitas bisa mandiri. Ia melihat semangat juang para penyandang disabilitas untuk mandiri sangat tinggi.
'Semangat untuk maju dan mandiri begitu kuat. Untuk membantu mempersiapkan mereka menjadi mandiri, kami akan memberikan bantuan modal bagi lulusan yang ingin memulai membuka usaha," katanya usai mengunjungi proses belajar peserta didik BBRVPD di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/5).
Mensos mengatakan nantinya bantuan usaha dapat berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berkisar antara Rp5 juta hingga Rp20 juta melihat jenis usaha yang dilakukan.
"Upaya ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia," katanya.
Baca juga : Mensos: Tagana Masuk Sekolah Siap Menjadi Gerakan Nasional
Sementara itu dalam kunjungan ke Balai Vokasional Penyandang Disabilitas, Mensos meninjau aktifitas peserta didik yang selanjutnya disebut dengan penerima manfaat.
Didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Edi Suharto, Sekjen Hartono Laras, Irjen Dadang Iskandar, dan Direktur Penyandang Disabilitas Rachmat Koesnadi, Mensos meninjau Laboratorium Komputer, Ruang Menjahit, Ruang Desain Grafis dan Percetakan, Ruang Elektro, Ruang Otomotif dan Ruang Pekerjaan Logam.
Di setiap ruangan Mensos menyapa dan berbincang dengan para penerima manfaat. Sesekali ia menanyakan tentang kegiatan yang sedang mereka lakukan dan sudah berapa lama mendapat pendidikan di balai vokasional.
Para penerima manfaat tampak antusias melihat kehadiran Mensos. Beberapa di antaranya dengan bangga menunjukkan hasil kerja dan keterampilan mereka atau sesekali mengajak foto bersama.
BBRVPD merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Vokasional untuk Penyandang Disabilitas di lingkungan Kemensos.
Balai ini bertujuan menjadikan penyandang disabilitas sebagai calon tenaga kerja yang terampil dan profesional serta siap bersaing di dunia kerja yang menyesuaikan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0.
Kementerian Sosial melalui Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PROGRES PD) mengimplementasikan kesiapan Penyandang Disabilitas dengan diberikan intervensi rehabilitasi sosial melalui terapi fisik, mental spritual, psikososial dan penghidupan, serta family support untuk mendukung kemandirian para penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi vokasional.
Saat ini jumlah penerima manfaat di balai sebanyak 120 orang dari berbagai daerah di Indonesia di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Banten, Bengkulu, NTT, Papua, Kalimantan Barat, dll.
Jurusan pendidikan vokasional terdiri dari Desain Grafis, Elektronika, Komputer, Otomotif, Pekerjaan Logam dan Penjahitan.
"Selain memberikan modal usaha, kami juga menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra kerja yakni perusahaan, dinas sosial, NGO, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membantu penempatan kerja bagi penerima manfaat yang sudah lulus dan ingin bekerja," terang Menteri.
Sejumlah perusahaan yang telah menjalin kerja sama adalah Bank Indonesia, BCA, BRI, Bank Mandiri, Astra, dan lain-lain. Hingga tahun 2019 sebanyak 1.093 alumni menjadi wirausaha, 997 bekerja, dan 17 orang kembali ke keluarga. (RO/OL-8)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Pentingnya ruang belajar yang selaras dengan tantangan nyata di lapangan.
Tahun ini partisipan program antara lain SMKN 18 Jakarta, SMKN 20 Jakarta, SMKN 43 Jakarta, SMKN 51 Jakarta, serta SMA HighScope Indonesia cabang Bali, Denpasar, dan TB Simatupang.
Program Desaku Maju–GERCEP direncanakan berlangsung dalam 58 kelas di 38 desa.
Yayasan Indonesia Setara bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian Perdagangan (DKUKMPP) Kota Cirebon serta Refo menggelar workshop digital marketing.
Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 mencatat jumlah wirausaha Indonesia telah mencapai 3,47% dari total penduduk, naik dari 3,21% pada tahun sebelumnya.
Program Kartini Bluebird, wadah pemberdayaan bagi istri dan putri pengemudi Bluebird yang berdiri sejak 2014, terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi keluarga
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved