Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Beras Bulog bakal Jadi Raskin Lagi

Pra/Ant/E-1
10/5/2019 07:45
Beras Bulog bakal Jadi Raskin Lagi
Pekerja melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Baru Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).(ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan bantuan sosial pangan untuk masyarakat dalam bentuk tunai akan diberikan dalam bentuk beras guna mengoptimalkan penyerapan stok di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Sekarang kita akan kembalikan lagi ke raskin, dalam bentuk materi, jadi beras langsung ke masyarakat. Kenapa demikian, karena Bulog tidak tahu mau diapakan berasnya," kata Wapres JK saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan selama ini stok beras di gudang Bulog banyak menumpuk karena penyalurannya tidak optimal. Akibatnya, kualitas beras tersebut berkurang dan pada akhirnya tidak terpakai.

"Bulog itu ditugaskan untuk membeli beras dari masyarakat pada musim panen, tapi tidak ada penyalurannya. Karena tidak dikeluarkan, jadi kuning, akhirnya dibuang dan itu mubazir," kata Wapres.

Audit Bulog

Di sisi lain, Direktur Pukat UGM Oce Madril menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu mengaudit Bulog guna melihat penumpukan beras itu akibat ada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Penumpukan yang menimbulkan kerusakan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Potensi kerugian itu tetap ada maka harus diaudit oleh BPK dan BPKP. Ini bagian dari pengawasan juga untuk melihat bagaimana realisasi dibelanjakannya APBN, karena anggaran itu kan harus dipertanggungjawabkan, bagaimana gunakannya," kata Oce, kemarin.

Dia melanjutkan, untuk melihat kerugian negara, BPK harus melihat berapa banyak beras yang busuk, kemudian berapa nilainya serta bagaimana perencanaannya. Boleh jadi memang perencanaan dan realisasi tidak dirancang dengan baik.

Di kesempatan lain, peneliti ICW Firdaus Ilyas menilai ada PR besar di Bulog menyangkut tata kelola untuk menyangga pangan nasional. Menurutnya, Bulog tidak punyai data yang baik mengenai produksi, data kebutuhan dan ketersediaan stok di Bulog sendiri. (Pra/Ant/E-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Kardashian
Berita Lainnya