Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengatakan bantuan sosial pangan untuk masyarakat dalam bentuk tunai akan diberikan dalam bentuk beras guna mengoptimalkan penyerapan stok di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Sekarang kita akan kembalikan lagi ke raskin, dalam bentuk materi, jadi beras langsung ke masyarakat. Kenapa demikian, karena Bulog tidak tahu mau diapakan berasnya," kata Wapres JK saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, kemarin.
Ia menjelaskan selama ini stok beras di gudang Bulog banyak menumpuk karena penyalurannya tidak optimal. Akibatnya, kualitas beras tersebut berkurang dan pada akhirnya tidak terpakai.
"Bulog itu ditugaskan untuk membeli beras dari masyarakat pada musim panen, tapi tidak ada penyalurannya. Karena tidak dikeluarkan, jadi kuning, akhirnya dibuang dan itu mubazir," kata Wapres.
Audit Bulog
Di sisi lain, Direktur Pukat UGM Oce Madril menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu mengaudit Bulog guna melihat penumpukan beras itu akibat ada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Penumpukan yang menimbulkan kerusakan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
"Potensi kerugian itu tetap ada maka harus diaudit oleh BPK dan BPKP. Ini bagian dari pengawasan juga untuk melihat bagaimana realisasi dibelanjakannya APBN, karena anggaran itu kan harus dipertanggungjawabkan, bagaimana gunakannya," kata Oce, kemarin.
Dia melanjutkan, untuk melihat kerugian negara, BPK harus melihat berapa banyak beras yang busuk, kemudian berapa nilainya serta bagaimana perencanaannya. Boleh jadi memang perencanaan dan realisasi tidak dirancang dengan baik.
Di kesempatan lain, peneliti ICW Firdaus Ilyas menilai ada PR besar di Bulog menyangkut tata kelola untuk menyangga pangan nasional. Menurutnya, Bulog tidak punyai data yang baik mengenai produksi, data kebutuhan dan ketersediaan stok di Bulog sendiri. (Pra/Ant/E-1)
PERUM Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah menyatakan kesiapan penuh menjalankan penugasan pemerintah dalam penyerapan gabah dan beras sepanjang 2026.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga 2029 di angka 4 juta ton.
Aceh menjadi wilayah dengan prioritas tertinggi karena tingkat dampak bencana yang berat serta sejumlah daerah yang aksesnya sempat terputus.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
Kerja sama dengan BRIN disebut akan menghadirkan teknologi pemeliharaan beras hasil karya dalam negeri.
Sebanyak 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan disalurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved