Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PEMERINTAH Arab Saudi batal memberlakukan rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa. Pembatalan itu diumumkan oleh bagian Konsuler Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia tertanggal 22 April 2019.
Pembatalan itu berdasarkan Keputusan Kerajaan Arab Saudi Nomor 43313 tanggal 4/8/1440 H atau 9 April 2019, terkait tidak diwajibkannya perekaman biometrik di negaranya untuk proses penerbitan bisa haji dan umrah bagi para jemaah.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar membenarkan kebijakan baru tersebut.
"Saya sudah mengkonfirmasi dan pengumuman itu benar adanya," terang Nizar di Jakarta, Rabu (24/03).
Sebagai tindak lanjut, Nizar sudah membuat surat edaran kepada seluruh Kakanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia. Menurutnya, berdasarkan pengumuman tersebut, maka proses penerbitan visa bisa dilakukan tanpa harus menunggu rekam biometrik.
"Rekam biometrik akan dilakukan di Bandara Madinah dan Jeddah, kecuali bagi jemaah yang sudah melakukan perekaman di Tanah Air," tuturnya.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menambahkan, proses perekaman melalui VFS Tasheel di Indonesia tetap dibuka. Namun, layanan itu semantara hanya untuk daerah yang mudah aksesnya sehingga mungkin untuk terus dilanjutkan.
baca juga: Tambahan Kuota Haji Tantangan Terberat Petugas Haji
"Untuk jemaah dari wilayah-wilayah kepulauan yang jaraknya jauh, perekaman akan dilakukan saat tiba di Madinah dan Jeddah," jelasnya.
Pada kesempatan sama, Kasubdit Penyiapan Dokumen Haji Reguler Nasrullah Jassam mengatakan sampai Selasa (23/4) sore, tercatat sebanyak 152 ribu jemaah yang sudah melakulan rekam biometrik.
"Alhamdulillah, proses berjalan lancar. Sudah 65% jemaah haji Indonesia yang melakukan rekam biometrik," tandasnya. (OL-3)
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak lagi mengurus haji dan akan lebih fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama.
Universitas Yarsi siap untuk berkolaborasi memberikan edukasi kesehatan calon jamaah haji jika dilibatkan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved