Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Program keluarga harapan (PKH) bukan hanya berperan untuk mengurangi kemiskinan, melainkan juga mampu mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Hal itu ditegaskan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita terkait dengan bantuan sosial PKH dan bantuan pangan nontunai (BPNT) di Jakarta, kemarin.
"PKH menjadi tranformasi peradaban dan gerakan inklusi yang memberikan dampak signifikan. KPM puas dengan ini, dan ini menjadi faktor penting program ini dicapai," cetusnya.
Ia menyebutkan, terdapat 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang saat ini menerima bantuan sosial secara nontunai atau melalui perbankan. "Kami sangat percaya PKH memberikan suatu kontribusi yang sangat substansial untuk pengurangan kemiskinan tercatat 9,66% pada September 2018 dan gini rasio 0,384. Untuk mengurangi angka kemiskinan saja itu tidak sederhana, apalagi dengan mengubah gini rasio," bebernya.
Selain itu, Mensos Agus meyakini PKH juga berkontribusi pada indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia karena secara langsung PKH berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan survei independen Microsave Consulting Indonesia, sebanyak 93,2% KPM PKH puas terhadap program tersebut. "Kepuasan KPM PKH tersebut terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening," kata Mensos Agus.
Hasil survei juga menunjukkan 92% puas terhadap respons Contact Center PKH dalam menanggapi aduan, 94% puas terhadap pendampingan oleh pendamping PKH, 93% puas terhadap kemudahan menjangkau lokasi pencairan bansos, dan 94% menyatakan puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos.
Baca juga: Perhutanan Sosial Angkat Masyarakat Hutan dari Kemiskinan
Dari survei tersebut ditemukan 18% KPM PKH tidak melakukan pencairan dana sekaligus. Hal ini menunjukkan perilaku menabung dan upaya mendorong keuangan inklusif untuk rakyat miskin telah menunjukkan hasil positif.
Studi tersebut dilakukan di 15 provinsi dan 28 kabupaten/kota dengan melibatkan 2.903 responden KPM PKH dan non-KPM PKH, serta 25 in-depth interview. (Sru/H-3)
Momen lebaran bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga kesempatan bagi anak-anak untuk belajar mengelola uang.
Para pencari petunjuk, dengarkanlah bisikan para bintang! Ramalan zodiak hari ini hadir untuk memandu langkahmu di tengah lautan kehidupan.
Jastipers ini tidak hanya mendapatkan peluang bisnis, tetapi juga didukung untuk menjadi agen perubahan dalam kehidupan mereka dalam memberikan stabilitas finansial.
Perbedaan reaksi terhadap keterpurukan dipengaruhi oleh sumber daya psikologis yang dimiliki seseorang
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
OrderFaz berfokus pada inovasi pembayaran dan penjualan online
Campur tangan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan bisa dilakukan melalui program pemberdayaan sosial yang memihak kepada masyarakat yang tidak mampu."
KEMENTERIAN Sosial memastikan sebanyak 1.130 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) Kabupaten Sampang dapat mengambil hak
BANTUAN sosial (bansos) bahan pokok (sembako) dari Presiden tahap I mulai didistribusikan.
PEMERINTAH mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahap dua di seluruh Indonesia melalui Himpunan Bank Pemerintah (Himbara).
SEBANYAK 370 peserta pendamping baru Program Keluarga Harapan (PKH) mengikuti Bimbingan Pemantapan (Bimtap)
PEMERINTAH akan memberi kesempatan pada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk studi banding ke luar negeri. Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan telah mendapatkan perintah dari presiden untuk melakukan seleksi kepada pendamping PKH di seluruh Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved