Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis realisasi program perhutanan sosial hingga 1 April 2019 tercatat seluas 2,61 juta hektare. Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Indogreen Environment and Forestry Expo 2019 di Makassar, Kamis (4/4).
"Sudah seluas 2,61 juta hektare diberikan izin kepada 656.569 keluarga di 314 kabupaten," kata Bambang melalui keterangan pers yang diterima.
Saat ini, terdapat 25.863 desa di sekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga. Sekitar 1,7 juta di antaranya masuk dalam kategori keluarga miskin.
Bambang menuturkan dengan diberikannya akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan melalui perhutanan sosial ditargetkan kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diatasi.
"Program perhutanan sosial era Presiden Jokowi merupakan program yang utuh dan koreksi dari konsep pemberdayaan masyarakat desa hutan. Koreksi dilakukan sangat mendasar, karena konsepnya didasari pada orientasi untuk keadilan ekonomi masyarakat," imbuh dia.
Baca juga: Siti Nurbaya: Hanya Era Jokowi Perhutanan Sosial Bisa Dijalankan
Ia menambahkan hasil dari program perhutanan sosial dirancang bisa berdampak ganda tidak sekadar untuk peningkatan kesejahteraan tapi juga pelestarian hutan. Perubahan perilaku masyarakat diharapkan terjadi dengan tidak mengambil hasil hutan secara sembarangan untuk menjaga kelestarian hutan.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan pihaknya juga menginginkan program hutan sosial bisa berkontribusi besar dalam meningkatkan devisa sektor kehutanan, baik melalui hasil hutan kayu dan bukan kayu.
Hal itu, ucap Bambang, dapat didorong melalui konfigurasi bisnis baru yakni pengembangan industri berbasis hasil hutan bukan kayu, agroforestry, ekowisata, jasa lingkungan dari air, panas bumi dan serapan karbon, serta pengembangan bioenergi.
"Potensi pemanfaatan hutan dan pasokan bahan baku industri pada 2045 ditargetkan menghasilkan devisa US$97,51 miliar atau 8 kali lipat devisa sektor kehutanan pada 2018 yang sebesar US$12,17," tukasnya.(OL-5)
DEPUTI Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas menekankan agar pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dikelola secara bertanggung jawab.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 4.237 hektare kepada lima kelompok masyarakat di Riau.
Kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang masuk 10 besar versi IndoStrategi merupakan hasil sinergi Komisi IV DPR dan pemerintah dalam menjalankan program perhutanan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), nilai transaksi ekonomi dari kegiatan masyarakat kehutanan tercatat telah mencapai Rp4,5 triliun.
Perhutanan sosial bukan hanya soal memberikan akses kelola hutan, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Data Kementerian Kehutanan mencatat Perhutanan Sosial dimanfaatkan 1,4 juta keluarga dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah hingga September 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved