Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis realisasi program perhutanan sosial hingga 1 April 2019 tercatat seluas 2,61 juta hektare. Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Indogreen Environment and Forestry Expo 2019 di Makassar, Kamis (4/4).
"Sudah seluas 2,61 juta hektare diberikan izin kepada 656.569 keluarga di 314 kabupaten," kata Bambang melalui keterangan pers yang diterima.
Saat ini, terdapat 25.863 desa di sekitar kawasan hutan yang terdiri dari 9,2 juta rumah tangga. Sekitar 1,7 juta di antaranya masuk dalam kategori keluarga miskin.
Bambang menuturkan dengan diberikannya akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan melalui perhutanan sosial ditargetkan kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diatasi.
"Program perhutanan sosial era Presiden Jokowi merupakan program yang utuh dan koreksi dari konsep pemberdayaan masyarakat desa hutan. Koreksi dilakukan sangat mendasar, karena konsepnya didasari pada orientasi untuk keadilan ekonomi masyarakat," imbuh dia.
Baca juga: Siti Nurbaya: Hanya Era Jokowi Perhutanan Sosial Bisa Dijalankan
Ia menambahkan hasil dari program perhutanan sosial dirancang bisa berdampak ganda tidak sekadar untuk peningkatan kesejahteraan tapi juga pelestarian hutan. Perubahan perilaku masyarakat diharapkan terjadi dengan tidak mengambil hasil hutan secara sembarangan untuk menjaga kelestarian hutan.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan pihaknya juga menginginkan program hutan sosial bisa berkontribusi besar dalam meningkatkan devisa sektor kehutanan, baik melalui hasil hutan kayu dan bukan kayu.
Hal itu, ucap Bambang, dapat didorong melalui konfigurasi bisnis baru yakni pengembangan industri berbasis hasil hutan bukan kayu, agroforestry, ekowisata, jasa lingkungan dari air, panas bumi dan serapan karbon, serta pengembangan bioenergi.
"Potensi pemanfaatan hutan dan pasokan bahan baku industri pada 2045 ditargetkan menghasilkan devisa US$97,51 miliar atau 8 kali lipat devisa sektor kehutanan pada 2018 yang sebesar US$12,17," tukasnya.(OL-5)
Dekan Fakultas Kehutanan Instiper Yogyakarta, Rawana menilai, program Perhutanan Sosial bisa berkontribusi positif bagi ekonomi masyarakat, tapi masih punya banyak PR.
Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Solok Selatan telah melahirkan 33 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bergerak di berbagai sektor.
Menhut Raja Antoni menegaskan bahwa Perhutanan Sosial kembali ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menhut Raja Juli Antoni bersama Pimpinan Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto melakukan pelepasan ekspor perdana Kopi dari KUPS.
Diketahui sekitar 8,3 juta Ha hutan dikelola masyarakat. Namun 91% KUPS masih belum produktif secara ekonomi.
JURU Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra mengatakan untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial diperlukan kolaborasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved