Pemerintah Ingin Kompensasi Emisi dari Norwegia Lebih Tinggi

INDONESIA dan Norwegia telah menyepakati mekanisme pembayaran pengurangan emisi gas rumah kaca dari program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan (REDD+). Namun, soal berapa harga kompensasi per ton CO2e yang akan diberikan belum ada tanda-tanda kesepakatan.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman mengatakan kedua pihak masih melakukan verifikasi kesepakatan awal mengenai pengurangan emisi yang akan dibayar yakni 4,9 juta ton CO2e. Pemerintah, ujarnya, berkehendak agar Norwegia bisa memberikan kompensasi lebih tinggi.

"Usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan luar biasa. Kita sudah berkeringat untuk menurunkan emisi melalui pengurangan deforestasi, penanganan kebakaran hutan (karhutla) serta menahan laju pembangunan. Kita ingin dihargai dengan pantas," kata Ruandha ditemui di sela-sela kegiatan Pekan REDD+ Indonesia, di Jakarta, Selasa (26/3).

Saat ini, Norwegia dikabarkan mematok harga kompensasi US$5 per ton CO2e. Jika dihitung dengan pengurangan emisi 4,9 juta ton CO2, Indonesia mendapatkan sekitar US$24 juta. Sementara itu, pemerintah Indonesia menginginkan pembayaran setidaknya pada harga US$10-11 per ton CO2e.

Baca juga: RI Segera Terima Dana Pengurangan Emisi dari Norwegia

Ruandha menambahkan Menteri LHK tengah intensif berkomunikasi dengan jajaran kabinet mengenai tawar-menawar kompensasi tersebut sebelum disepakati. Yang jelas, kata Ruandha, pemerintah berupaya agar kompensasi bisa berkeadilan.

"Dari pihak Norwegia sekarang menyiapkan independent review. Setelah itu nanti baru masuk ke kesepakatan harga. Tahun ini ditargetkan selesai negosiasinya," imbuh Ruandha.

Ia menegaskan pemerintah banyak melakukan upaya untuk mengurangi emisi. Untuk antisipasi karhutla saja, kementerian bisa mengeluarkan dana Rp1 miliar untuk patroli dalam sehari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tambah Ruandha, bahkan mengeluarkan anggaran hingga Rp1 triliun tahun lalu untuk menangani karhutla.

Seperti diketahui, kedua negara menyepakati kerja sama pendanaan iklim melalui melalui komitmen nota kesepakatan (letter of intent/LOI) pada 2010. Norwegia menjanjikan dukungan hingga US$1 miliar.

Sejauh ini, sekitar 13% dana dialirkan untuk mendukung langkah pemerintah mengatasi deforestasi dari sisi teknis dan pembangunan kapasitas. Sisanya akan diberikan untuk membayar hasil pengurangan emisi.(OL-5)