Pendidikan di Papua Butuh Solusi Luar Biasa

Butuh solusi luar biasa untuk meningkatkan sektor pendidikan di Papua. Bukan karena ketertinggalan sarana prasarana, melainkan pola pikir (mindset) masyarakat di sana belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas tertinggi.

"Butuh solusi out of the box untuk Papua, karena berbeda (masalahnya) dengan provinsi lainnya. Mereka lebih senang berburu. Dengan berburu mereka dapat daging untuk dijual. Daripada ikut sekolah, mending mereka bisa makan," sebut Kepala Staff Kodam XVII/ Cendrawasih Brigjen TNI Irham Waroihan saat FGD di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta, kemarin. FGD ini terkait dengan sinergi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan TNI-AD terkait pelibatan prajurit dalam membantu pengajaran di daerah tapal batas.

Selain pola pikir, menurut Irham, minimnya tenaga pendidik masih jadi problem. Alasan keamanan dan tingginya kebutuhan hidup di Papua menjadi pemicunya. Perjuangan untuk mencapai lokasi terdalam di Papua luar sangat berat dan mahal.

Baca juga: Agar Pendidikan tidak Jadi Harapan Palsu

Menurutnya, solusi menutupi kekurangan tenaga pendidik jauh lebih penting dan mendesak, daripada sarana prasarana yang terbatas.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano mengatakan, kekosongan tenaga pendidik di wilayah 3T akan diatasi dengan melibatkan prajurit TNI-AD. Sebanyak 900 prajurit yang telah menerima pelatihan mengajar akan dikirim pada Mei 2019. "Prajurit menjadi pengajar selama belum ada guru pengganti," jelasnya.

Sementara itu, untuk menambal kekurangan tenaga pendidik di pedalaman Kalimantan Tengah, dinas pendidikan setempat akan meng-angkat 2.678 guru SMA/SMK berstatus guru tidak tetap (GTT) atau guru honor. Kebijakan serupa telah dilakukan tahun lalu, dengan mengangkat 2.800 guru honor.

"Ribuan guru itu nantinya disebar ke 400 sekolah SMA/SMK dengan insentif sebesar Rp1,5 juta per bulannya," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Slamet Winarno di Palangka Raya. (*/SS/H-3)