Gubernur Sumut Akui belum Klop dengan Anak Buahnya

DI tengah upaya keras Gubernur Edy Rahmayadi mewujudkan Sumatra Utara aman, damai, dan bermartabat, dia mengaku belum sinkron atau belum klop dengan anak buahnya yang merupakan para kepala dinas di lingkungan Pemprov Sumut.

Bahkan, Edy mengaku sering memarahi para kepala dinas itu karena berbagai hal yang dianggapnya tidak tuntas saat diserahi tanggung jawab. Untuk mengatasi ketegangan dirinya dengan para bawahannya itu, Edy mengaku kerap mencairkan suasana dengan cara mengajak makan bersama, kepada mereka dipertanyakan berbagai hal tentang program-program kerja yang berjalan.

"Kita berbicara baik-baik. Dari situ kemudian dia mengetahui bahwa para anak buah saya itu stres atau merasa tertekan menghadapinya. Orang ini (kepala-kepala dinas) stres sama saya, saya tahu itu. Saya belum klop sama mereka," ujar Edy di hadapan para jurnalis pada acara Coffee Morning dan Silaturahim Insan Pers, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, kemarin.

Pernyataan itu diungkapkannya ketika para wartawan yang hadir di acara silaturahim mengeluhkan kepala-kepala dinas yang tidak terbuka untuk dikonfirmasi tentang berbagai hal terkait dinamika di Sumut. Para wartawan menilai telah terjadi sumbatan informasi di kalangan pejabat di lingkungan Pemprov Sumut.

Baca juga: PTUN Medan Tolak Permohonan Walhi

Dari para kepala dinas itu, yakni berjumlah 49 orang tersebut, Edy menyatakan belum dapat secepatnya mengganti mereka karena masa jabatan dirinya yang belum genap 6 bulan menjadi gubernur Sumut. Pada 5 Maret mendatang persis 6 bulan sejak dilantik September tahun lalu.

Silaturahim dengan insan pers itu disebut oleh sebagian wartawan sebagai upaya menetralkan ketegangan antara Edy Rahmayadi dan wartawan yang sempat terjadi beberapa hari lalu. Edy dituding marah kepada wartawan yang mewawancarainya dan mengaki-batkan smartphone milik wartawan terjatuh.

Dari Kalimantan Selatan Gubernur Sahbirin Noor melantik Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Achmad Chairansyah, sebagai bupati menggantikan bupati sebelumnya Abdul Latif yang terjerat kasus korupsi. Gubernur meminta seluruh pejabat di Kalsel untuk menjalankan tugas sesuai aturan hukum dan tidak melakukan praktik KKN.

"Sebagai orang lama dengan jabatan sebelumnya wakil bupati dan kini menjadi bupati tentunya sudah paham akan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Yang terpenting ialah bagaimana menjalankan tugas dengan baik, amanah, tidak melanggar hukum dan jangan ada KKN," tegas Gubernur. (PS/DY/N-1)