Perempuan Milenial untuk Indonesia Dukung Jokowi-Amin

PEREMPUAN Milenial untuk Indonesia (Permui) menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dukungan tersebut disampaikan dalam acara Deklarasi Indonesia Satu yang diselenggarakan oleh Permui di Gedung Joeang 45 Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/2).

Acara deklarasi sekaligus pengucapan ikrar bersama para pengurus dan anggota Permui untuk menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia juga diisi dengan diskusi bertema'Perempuan Milenial Menjaga Kesatuan NKRI: Peran Generasi Milenial dalan Mengantisipasi Hoaks Menjelang Pemilu 17 April 2019'.

"Kami Perempuan Milenial untuk Indonesia berikrar akan tetap menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia dan menolak perpecahan yang bermuatan SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan) karena kita adalah Indonesia dan Indonesia adalah kita," ucap Novi yang kemudian diikuti oleh seluruh anggota lainnya saat pembacaan ikrar.

Dalam momentum pesta demokrasi 2019, Permui mendorong terciptanya pesta demokrasi yang aman, damai dan bermartabat serta menolak isu-isu yang sifatnya hoaks dan penuh dengan intrik kebohongan.

"Kita jelas mendukung capres-cawapres nomor satu. Acara deklarasi antihoaks dan Indonesia Satu ini adalah untuk mendukung capres dengan visi-misi yang jelas dan melanjutkan pembangunan-pembangunan di Indonesia", tegas Ketua Umum Permui, Nadia Yulianda Putri, di sela-sela acara deklarasi.

Deklarasi ini bagi Permui sangatlah penting sebab sebagai perkumpulan anak-anak muda (remaja) dan mahasiswa yang umumnya perempuan, sudah sangat merasakan banyaknya informasi hoaks yang menyebar luas dan tidak valid kebenarannya. Hal itu tentu meresahkan, terlebih pelaku penyebar hoaks sendiri bukanlah pelaku kejahatan siber.

Cerdas dalam menyikapi sebuah informasi atau berita juga diingatkan oleh Miss Asia 2017-2018, Putri Khaerunisa, yang turut hadir sebagai narasumber pada diskusi yang membahas tentang hoaks di tempat yang sama.

Sebagai Miss Asia, tentu dirinya lebih mengedepankan dan mengingatkan para generasi muda agar lebih cerdas dan bijaksana dalam menyikapi berita ataupun menggunakan smartphone. Sebab, anak-anak muda zaman sekarang mempunyai alat pendukung literasi yakni smartphone, maka harus lebih smart dalam menghadapi hoaks.

"Kita harus sadar bahwa ada cyber trend, baik itu cyber crime maupun cyber social. Dari semua yang ada kita harus bisa membedakan mana informasi yang benar dan yang tidak," jar Nisa yang berbicara tidak mengatasnamakan capres/wapres maupun parpol tertentu lantaran masih mengenakan mahkota Miss Asia di kepalanya.

Menanggapi isu hoaks, Staf Presiden Divisi Komunikasi Agustinus Eko Rahardjo dalam diskusi itu juga mengajak masyarakat untuk lebih bijaksana terutama dalam menyikapi sebuah isu yang mendiskreditkan Pemerintah. Institusi yang didiskreditkan tidak perlu ragu menanggapinya sebab ada undang-undang yang melindungi.

"Kita berbicara soal data dan fakta, jadi ketika ada seseorang yang berusaha mencederai sebuah institusi resmi dan terhormat harus segera dijelaskan oleh pihak yang berkaitan," ujar Eko, yang juga merupakan jurnalis senior.

Langkah penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoaks juga mendapat apresiasi dari Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI, A Rahmatullah Rorano, dengan menyatakan bahwa secara normatif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agak sulit digunakan untuk menjerat pelaku penyebar hoaks karena itu perlu ada pemberatan hukuman bagi pelaku sehingga perlu ada penguatan revisi UU ITE.

"Hoax mestinya bisa masuk ke pasal pidana, ke depan kita berharap regulasi lebih diperbaiki sehingga ada kejelasan bagi pihak kepolisian untuk bekerja melakukan penegakan hukum," ujarnya. (RO/OL-1)