Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino pada level lemah hingga moderat bakal terjadi.
"Keberhasilan penanganan karhutla pada 2018 dicapai berkat kerja keras semua pihak. Pada 2019 ini, semua pihak tetap harus waspada menghadapi ancaman karhutla mengingat prediksi iklim 2019 diperkirakan lebih kering dibandingkan 2018," kata Menteri LHK Siti Nurbaya melalui keterangan pers yang diterima Media Indonesia, di Jakarta, Kamis (24/1).
Baca juga: Seluruh Gubernur Diinstruksikan Cegah Karhutla
Berbagai upaya dilakukan KLHK di tingkat tapak, baik upaya pencegahan atau pun pemadaman. Pencegahan dilakukan melalui kegiatan patroli terpadu pencegahan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta membentuk brigade pengendalian karhutla pada wilayah rawan.Tak hanya itu, sosialisasi kepada masyarakat akan peringatan dan deteksi dini, serta meningkatkan koordinasi dengan para pihak juga dilakukan.
Hingga saat ini di beberapa wilayah, ujar dia, terpantau sejumlah titik panas adan karhutla. Sebagian besar terjadi di Provinsi Riau, serta sebagian kecil terjadi di Provinsi Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Gerak cepat pemadaman dilakukan melalui pengeboman air (water bombing), khususnya untuk menuntaskan kebakaran pada area yang sulit dijangkau.
Ia menambahkan, pihaknya telah membahas persoalan tersebut dengan Kemenko Polhukam untuk meningkatkan kewaspadaan karhutla. Menteri LHK juga telah mengeluarkan surat kepada seluruh gubernur se-Indonesia untuk mewaspadai kondisi iklim tahun ini yang diprediksi lebih kering dan bisa meningkatkan potensi karhutla.
"Kondisi ini tentu harus diwaspadai dan upaya pencegahan harus diprioritaskan,” pungkasnya. (OL-6)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved