Basis Data Terpadu Percepat Penurunan Kemiskinan

Menteri Sosial Khofiah Indar Parawansa memprioritaskan 2016 untuk pemetaan detil dan terpadu mengenai data kemiskinan di Indonesia. Sebab dengan memiliki basis data terpadu, percepatan penurunan kemiskinan dapat dilakukan.

"Kami ingin pusat data informasi kemensos bisa menjadi top preference penanganan fakir miskin. Kemudian dipakai sebagai basis data terpadu baik oleh pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta," ujarnya di Jakarta.

Khofifah optimistis, bila pemetaan telah dilakukan, lalu diterapkan integrasi program keluarga harapan (PKH) dengan perbaikan rumah tidak layak huni dan usaha ekonomi produktif, jumlah penduduk miskin dapat semakin diturunkan. Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan pelantikan tiga direktur dari direktorat penanganan fakir miskin, yakni direktur penanganan kemiskinan perkotaan, pedesaan, serta daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau terluar dan pesisir.

"Tombak pengentasan kemiskinan ada di PKH. Kalau ini diintegrasi dengan rutilahu dan UEP, saya rasa bila tahun 2015 kemarin bisa wisuda 400 orang penerima PKH, 2016 saya yakin bisa wisuda dua kali lipatnya. Sebab ini didasari dengan penambahan dari 3,5 juta menjadi 6 juta penerima," tutur Khofifah.

keOptimisan ini karena didukung dengan prediksi tidak ada pelambatan ekonomi global pada 2016. yang dikenal dengan bantuan tunai bersyarat atau Conditional Cash Transfer (CCT) , kata Mensos, akan menargetkan 11,8% keluarga sangat miskin (KSM) pada tahun 2016, dan menyasar 25% KSM pada 2017.

“Selain ditargetkan mampu mempersempit kesenjangan atau generasio dari 0,41 menjadi 0,39 persen di tahun 2016, PKH juga bisa 4 kali mempercepat penurunan kemiskinan kurang dari lima tahun,” tandasnya.

Sebelumnya, Plt Dir Pemberdayaan Sosial Hartono Laras mengatakan meskipun tidak signifikan, upaya pengentasan kemiskinan terlihat hasilnya dengan penurunan angka jumlah orang miskin sebanyak 80 ribu jiwa dari bulan Maret-September 2015, menurut data Badan Pusat Statistik.

"Jadi memang kenaikan paling besar terjadi di bulan September 2014 sampai maret 2015. Waktu itu karena kenaikan harga bbm, kenaikan harga barang kebutuhan konsumsi, dan persoalan ekonomi global dimana terjadi pelambatan ekonomi. Semua ini berpengaruh sekaligus pada indikator keadaan masyarakat sektor riil," ujar Hartono.

Data kemiskinan Indonesia pada September yang baru dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan jumlah orang miskin sebanyaj 80 ribu orang dari 11,22% atau 28,59 juta orang menjadi 11,13% atau 28,51 juta jiwa. Ini termasuk lumayan, kata Hartono, karena pada periode bulan yang sama garis kemiskinan naik sebesar 4,24 % dari pengeluaran per kapita/bulan Rp 330.776 pada bulan Maret, menjadi Rp 344.809 pada September 2015.

Untuk mewujudkan target nasional 2019 menurunkan jumlah kemiskinan sebesar 7%, lanjut Hartono, berbagai upaya terkait masyarakat dan kemiskinan terus digenjot, antara lain melalui bantuan beras sejahtera (rastra), dan bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi keluarga.

"Selain karena tahun lalu program (pengentasan kemiskinan) baru berjalan pada bulan April, juga emang ada trend kenaikan kemiskinan paling bulan September 2014 sebesar 10,96 naik ke 11,22% di Maret 2015. Sehingga meski ada penurunan di September 2015, jumlahnya tetap di atas tahun lalu pada bulan yang sama,"

Tahun 2016 ini kata dia, segera dilakukan percepatan program kerja sejak bulan Januari. Mensos pun telah memberikan guidance pada rapat konsolidasi internal.

"Bila 2015 adalah tahunnya Ayo Kerja,kini 2016 saatnya percepatan kerja. Strategi yang sudah kita sudah miliki tahun ini, pertama data yang sudah rampung, kedua sinergi dan komplementaritas program di antara kementerian/lembaga supaya lebih fokus dan ketiga meningkatkan optimalisasi peran pemerintah daerah," tukas Hartono. (Q-1)