Keberlangsungan Proses Belajar di Sekolah Darurat Minim Perhatian

BENCANA yang terjadi sepanjang 2018 di Indonesia, berdampak pada terhambatnya kegiatan belajar mengajar setempat. Para murid di daerah terdampak harus belajar di sekolah darurat yang disediakan pemerintah.

Berkaitan dengan itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong pemerintah lebih memerhatikan keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah darurat.

Susianah Affandy, Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat. menjelaskan berdasarkan pantauan KPAI di sejumlah daerah yang terdampak bencana seperti Palu di Sulawesi Tengah dan Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB), situasi pembelajaran tidak dapat berlangsung layaknya di sekolah normal.

Penyesuaian terhadap kondisi darurat perlu diterapkan, misalnya dalam pelaksanaan kurikulum. "Tidak adil jika mereka harus mengikuti kurikulum yang diterapkan secara nasional. Sementara sarana dan prasarananya sangat minim, jam belajarnya juga pendek," tutur Susianah dalam acara temu media terkait catatan akhir tahun KPAI di bidang pendidikan pada 2018 di Kantor KPAI, Jakarta, pada Kamis (27/12).

Dipaparkan pula, dari hasil pengawasan KPAI pada akhir November 2018 di Palu, murid dan para guru di daerah yang mengalami bencana likuifaksi mengalami permasalahan psikologi, yakni trauma akan gempa dan tsunami. Akibatnya, ada guru yang tidak mengajar selama kurun waktu tertentu pascabencana terjadi. Hal itu menjadi faktor yang membuat kegiatan pembelajaran terganggu.

"Mereka membutuhkan program trauma healing (penyembuhan dari trauma) jangka panjang misalnya psikososial tidak hanya untuk murid tapi juga guru," ujar Susianah.

KPAI mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah memberikan trauma healing dan membuat program sekolah aman. Akan tetapi, KPAI juga meminta selain kondisi psikis murid yang harus diperhatikan, kesinambungan pendidikan harus menjadi perhatian.

Susianah menyebut masih ada masalah ketidakadilan dari sisi sarana dan prasarana di sekolah-sekolah darurat. Ia mengatakan distribusi tenda dalam sekolah darurat hanya diberikan pada sekolah yang ada di bawah Kemendikbud.

"Sementara itu, sekolah di bawah Kementerian Agama tidak mendapatkan fasilitas itu," ungkapnya.

Adapun pembangunan kembali secara permanen sekolah yang rusak dinilai masih sangat terbatas. Pemerintah masih fokus pada pendataan untuk pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti meminta agar mitigasi risiko bencana dapat dimasukan dalam kurikulum pembelajaran.

Ia mencontohkan, latihan simulasi bencana harusnya dilakukan paling tidak sebulan dua kali di sekolah-sekolah. Kondisi geografis Indonesia yang terletak di wilayah cincin api dunia dan sesar lempeng membuat Indonesia sangat rawan bencana seperti gunung meletus, gempa ataupun tsunami karena aktivitas tektonik.

"Ada atau tidak bencana harus dilakukan simulasi. Itu akan meminimalkan jumlah korban karena anak-anak sudah paham apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi bencana. Pendidikan semacam ini harus diberikan pada anak-anak harus terus menerus," tuturnya. (A-2)