Belum Ada Sistem Peringatan Dini Tsunami akibat Longsor

INFORMASI penyebab kejadian tsunami yang menerpa tiga kabupaten, yaitu Pandeglang, Serang, dan Lampung Selatan sempat berubah. Semula, Badan Meteorologi, Klimatogoli, dan Geofisika (BMKG) menyebut naiknya air laut ke permukaan Sabtu (22/12) malam itu bukan tsunami.

Gelombang yang menyapu ketiga kawasan itu disebut sebagai air pasang yang ditimbulkan faktor alam gerhana bulan. Namun, tidak berselang lama, informasi tersebut diralat. Air laut yang naik  ke permukaan disebut tsunami dengan dugaan adanya aktvitas Gunung Anak  Krakatau yang mengakibatkan tanah longsor sehingga menimbulkan tsunami.

Tidak adanya gempa bumi tektonik yang terjadi membuat tidak adanya  peringatan dini munculnya tsunami. "Kalau tsunami akibat dari gempa bumi  kita sudah memiliki sistem peringatan dininya. BMKG pasti sudah menyampaikan kurang dari 5 menit," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho kepada media, Minggu (23/12) siang, di Kantor BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sutopo menyebut, paling tidak ada tiga yang membuat sistem peringatan dini tsunami akibat gempa tektonik berbunyi, yaitu gempa bumi di atas 7 skala richter, pusat gempa di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 70  kilometer, dan berada di lempeng subduksi. Selain itu, setelah gempa bumi  terjadi, muka air laut juga akan surut sesaat.

Tsunami yang diakibatkan gempa bumi ternyata berbeda dengan tsunami yang diakibatkan longsor di dalam laut. Sebelum tsunami, tidak dirasakan gempa bumi sehingga tidak terdeteksi sistem peringatan dini. "Kita tidak memiliki sistem peringatan dini tsunami yang diakibatkan  longsor bawah laut sehingga sering kali belum ada peringatan dini," kata Sutopo.

Selain tsunami di Pandeglang, Serang, dan Lampung Selatan, hal serupa juga pernah terjadi di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Menurut Sutopo, peristiwa tsunami tersebut menuntut pengembangan sistem peringatan dini baru akibat tanah longsor bawah laut yang disebabkan aktivitas vulkanik.

"Kemampuan kedua lembaga (BMKG dan Badan Geologi) bisa dipadukan untuk merumuskan sistem peringatan dini," ungkap Sutopo.
 
Menurut Sutopo keberadaan sistem peringatan dini di Indonesia sangat  penting karena banyak daerah yang rawan terjadi bencana. Sayangnya, belum semua daerah rawan bencana di Indonesia sudah terpasang sistem peringatan dini dan sensornya.

Sistem peringatan dini tanah longsor di daratan, misalnya, saat ini baru sekitar 300-400, sedangkan yang dibutuhkan ratusan ribu. Selain itu, belum semua daerah rawan banjir yang memiliki sistem peringatan dini bencana banjir.

BNPB pun mendorong adanya perpres tentang multi-hazard early warning systems (EWS). "Perlu dibangun sistem peringatan dini yang sifatnya multisektor. Kita perlu aturan regulasinya," kata Sutopo.

Sutopo menyebut, peta rawan bencana sudah ada, tetapi dibangun tetap dengan antisipasi bencana yang sangat minim. Penyusunan tata ruang dan wilayah yang disesuaikan dengan peta daerah rawan bencana juga mendesak dilakukan semua daerah. Demikian pula implementasi aturan tata ruang tersebut. "Kita tidak usah menunggu adanya korban jiwa." (A-2)