Janji Gaji Guru Rp20 Juta tidak Rasional

KUBU calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjanjikan akan menaikkan gaji guru hingga Rp20 juta bila kelak terpilih. Janji itu dianggap tidak rasional dan tidak kalkulatif.

Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, mengatakan, hingga saat ini guru masih menjadi target untuk mendulang suara. Pengaruh guru yang besar pada siswa dan lingkungan sekitarnya kerap dijadikan alat berpolitik dan mendulang suara oleh pihak yang berkampanye.

"Setiap masa kampanye janji-janji pada guru itu selalu muncul. Banyak di antaranya yang tidak rasional seperti gaji guru Rp20 juta hingga janji penangkatan seluruh honorer," ujar Satriwan.

Ia mengatakan, di banyak daerah, janji-janji politik itu kerap membuat guru terpengaruh. Mereka berpotensi melakukan berbagai bentuk kampanye di ruang belajar. Baik secara langsung dan terbuka atau tidak langsung.

"Seperti sekarang sudah ada serikat guru honorer yang membuat kesepakatan politik dengan salah satu kubu capres karena mereka dijanjikan diangkat jadi PNS. Itu akan merugikan, selain belum tentu akan direalisasikan, guru juga akan jadi partisan dan rentan berkampanye di lingkungan sekolah," ujar Satriwan.

Ia mengatakan, sangat berharap guru-guru bisa lebih bijaksana dalam bersikap. Segala bentuk dukungan politik dilarang ditunjukkan di lingkungan sekolah.

"Bagi semua unsur, termasuk murid, sekarang berani saja untuk bicara dan melapor kalau ada guru yang menyuarakan pilihan politiknya di lingkungam sekolah. Mereka bisa dikenakan hukuman pelanggaran kode etik kalau terbukti," ujar Satriwan.

Dewan pengarah dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan, kebiasaan kubu politik membidik guru ketika berkampanye memang tidak mengherankan. Karena guru umumnya merupakan tokoh yang dicontoh dan didengar oleh siswa.

Untuk itu, meski jumlah guru di Indonesia hanya sekitar 3,2 juta orang, diperkirakan dampak suaranya akan bisa melebihi itu jika mereka digerakkan untuk berkampanye.

"Guru itu bisa saja menyuarakan sikap politiknya di kelas. Anak usia pemilih yang menjadikan dia referensi kemudian bisa menjadi ikut memilih. Padahal si guru begitu karena hanya dijadikan alat mendulang suara, diberi janji manis kampanye," ujar Retno.

Ia mengatakan, elit politik jangan lagi menjadikan guru sebagai sasaran politik demi mendulang suara. Jika ingin mengangkat harkat dan kualitas guru, seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Tidak hanya di masa kampanye.

"Organisasi guru juga seharusnya independen dan netral. Guru sudah waktunya untuk fokus pada peningkatan kompetensi guru," ujar Retno. (OL-1)