Headline

. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.

Fokus

Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.

Pembangunan Rumah Layak Huni Jadi Program Kemensos

Fetry Wuryasti
27/8/2015 00:00
Pembangunan Rumah Layak Huni Jadi Program Kemensos
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa(ANTARA)

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi peran pemda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas yang merelokasi warga pasca bencana banjir dengan membangun rumah layak huni.

"Kami mengapreasiasi pemda provinsi dan kabupaten yang telah merelokasi warga pasca bencana banjir dengan merelokasi dan membangun rumah layak huni," ujar Mensos melalui rilis yang diterima Media Indonesia, Kami (27/8).

Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan Rp15 juta dan pemda menambah dari APBD Rp15 juta untuk Bahan Bangunan Rumah (BBR), serta ditambah dari potensi Public Private Partnership.

"Ada sharing budgeting dari Kemensos dan pemda, sehingga terkumpul Rp 30 juta, dan sisanya dari potensi Public Private Partnership yang begitu besar," katanya.

Pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) menjadi layak huni, tidak hanya dilakukan pascabencana. Melainkan sudah menjadi bagian dari program pemberdayaan sosial Kemensos di berbagai  daerah. "Termasuk kamar lanjut usia (lansia)," katanya.

Adanya komunikasi dan sinergitas dari pemda, dunia usaha dan Public Private Partnership menjadikan pelayanan bisa dimaksimalkan. Sehingga, bisa tahu kebutuhan di tempat relokasi seperti untuk alat-alat evakuasi.

Pada APBN 2016 dana yang akan ditransfer ke daerah lebih besar daripada belanja dari kementerian/lembaga. Hal itu, menjadi tantangan pemda agar lebih meningkatkan layanan lebih baik terhadap masyarakat.

Selain itu, kementerian yang juga memberikan stimulus penguatan ekonomi keluarga melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

"Keluarga yang mendapatkan rutilahu, bisa dilanjutkan dengan intervensi program KUBE yang berbasis kelompok atau UEP berbasis personal," katanya.

Dalam lima tahun ke depan, keluarga yang mendapatkan intervensi rutilahu dan KUBE atau UEP, dari warga tidak mampu tersebut ditargetkan bisa mandiri, baik secara sosial  maupun secara ekonomi.

"Lima tahun ke depan warga penerima rulitahu, KUBE dan UEP bisa diwisuda menjadi keluarga mandiri secara sosial dan ekonomi," katanya.(Q-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik