Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi peran pemda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas yang merelokasi warga pasca bencana banjir dengan membangun rumah layak huni.
"Kami mengapreasiasi pemda provinsi dan kabupaten yang telah merelokasi warga pasca bencana banjir dengan merelokasi dan membangun rumah layak huni," ujar Mensos melalui rilis yang diterima Media Indonesia, Kami (27/8).
Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan Rp15 juta dan pemda menambah dari APBD Rp15 juta untuk Bahan Bangunan Rumah (BBR), serta ditambah dari potensi Public Private Partnership.
"Ada sharing budgeting dari Kemensos dan pemda, sehingga terkumpul Rp 30 juta, dan sisanya dari potensi Public Private Partnership yang begitu besar," katanya.
Pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) menjadi layak huni, tidak hanya dilakukan pascabencana. Melainkan sudah menjadi bagian dari program pemberdayaan sosial Kemensos di berbagai daerah. "Termasuk kamar lanjut usia (lansia)," katanya.
Adanya komunikasi dan sinergitas dari pemda, dunia usaha dan Public Private Partnership menjadikan pelayanan bisa dimaksimalkan. Sehingga, bisa tahu kebutuhan di tempat relokasi seperti untuk alat-alat evakuasi.
Pada APBN 2016 dana yang akan ditransfer ke daerah lebih besar daripada belanja dari kementerian/lembaga. Hal itu, menjadi tantangan pemda agar lebih meningkatkan layanan lebih baik terhadap masyarakat.
Selain itu, kementerian yang juga memberikan stimulus penguatan ekonomi keluarga melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
"Keluarga yang mendapatkan rutilahu, bisa dilanjutkan dengan intervensi program KUBE yang berbasis kelompok atau UEP berbasis personal," katanya.
Dalam lima tahun ke depan, keluarga yang mendapatkan intervensi rutilahu dan KUBE atau UEP, dari warga tidak mampu tersebut ditargetkan bisa mandiri, baik secara sosial maupun secara ekonomi.
"Lima tahun ke depan warga penerima rulitahu, KUBE dan UEP bisa diwisuda menjadi keluarga mandiri secara sosial dan ekonomi," katanya.(Q-1)
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved