Menanggulangi Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat

TAICHING: Berdasarkan data BPS pada Maret lalu, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 630 ribu orang sehingga tinggal 25,95 juta orang.

BANTUAN sosial dapat menjadi salah satu sarana untuk mengurangi kemiskinan sekaligus memperkecil disparitas di masyarakat. Namun, efektivitas belanja sosial harus ditunjang dengan program pemberdayaan masyarakat miskin agar mereka dapat mandiri.

Pada September 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12%) dari penduduk Indonesia. Jumlah itu berkurang sebesar 1,19 juta bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang masih tercatat sebanyak 27,77 juta orang (10,64%).

Angka penduduk miskin semakin berkurang. Berdasarkan hasil pendataan BPS yang diumumkan pada Maret lalu, jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 630 ribu orang sehingga tinggal 25,95 juta orang.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengatakan anggapan sejumlah pihak bahwa penurunan angka kemiskinan semu karena pemerintah mengandalkan bansos, tidak benar.

Ia menjelaskan transfer kepada masyarakat memang menggunakan mata anggaran bansos. Namun, ada sistem dan mekanisme yang dibangun dengan pendekatan dan metode pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial.

Pemberdayaan sosial kepada para keluarga penerima bansos program keluarga harapan (PKH), terang Harry, dilakukan dengan pendampingan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS). Tujuannya, ujarnya, agar para pendamping keluarga penerima manfaat (KPM) memastikan bansos yang diterima mereka dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga, biaya kebutuhan pendidikan anak-anak, dan tambahan modal usaha ekonomi produktif.

Salah satu program pemberdayaan ekonomi bagi penerima bansos PKH antara lain Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH. Program itu bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Selain itu, ujarnya, ada pula kredit usaha rakyat (KUR).

Data Kemensos menunjukkan penerima PKH saat ini sebanyak 10 juta KPM dengan jumlah pendamping 40.225 orang. Menurut Harry, PKH mendorong kreativitas dalam upaya meningkatkan produktivitas. Ia menyebutkan, lebih dari 80% ibu penerima PKH sekarang telah menjadi pelaku usaha ekonomi produktif. Dengan demikian, hal itu dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antarkelompok.

Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hingga tahun ini sudah ada sekitar 400 ribu keluarga penerima PKH yang dinyatakan mandiri. Ia berharap program pemberdayaan ekonomi seperti elektronik waroeng (e-waroeng) dan KUBE PKH dapat menjadi daya dorong wirausaha masyarakat di tingkat paling bawah.

Bakso tusuk

Salah seorang penerima PKH yang kini sukses menjadi wirausahawan ialah Sainah, 52. Sebelumnya, ia merupakan penerima PKH di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ia menjadi peserta penerima PKH pada 2009. Pada 2008 ia menerima bantuan sosial jamkesmas, bantuan langsung tunai, dan raskin (sekarang rastra). Namun, pada 2014, Sainah mengundurkan diri dari penerima PKH dan ia mengajukan pinjaman modal usaha lewat KUR pada 2015.

Perempuan tamatan sekolah dasar itu mengatakan, sebelum memulai usaha, ia pernah menjadi buruh penanam padi (tandur) dan pembuat batako. Ia juga sempat berjualan tempura, cireng, dan sosis, yang dilakukannya berkeliling dari rumah ke rumah.

Pada 2011, lanjutnya, ia mulai memberanikan diri membuka usaha bakso tusuk di rumahnya dengan bantuan empat orang. Perlahan-lahan, usahanya berkembang hingga memiliki delapan karyawan dengan perolehan keuntungan Rp1 juta per hari. Tahun ini, Sainah sudah punya enam cabang usaha bakso tusuk. Ia dibantu 12 karyawan dengan omset Rp8 juta per hari dan keuntungan bersih Rp3 juta per hari. (H-1)