Fasilitas Publik di NTB Mulai Dibangun

PEMERINTAH mulai membangun fasilitas publik di Nusa Tenggara Barat (NTB), seperti pasar, puskesmas, sekolah, masjid serta musala. Ini adalah  tahap pertama proses rehabilitasi dan rekonstruksi kembali NTB selepas tanggap darurat berlalu.

"Kemarin, saya melihat beberapa sudah mulai dikerjakan yang dikomandani oleh Kementerian PU," kata Presiden Joko Widodo dalam arahannya dalam apel siaga NTB bangun kembali di Lapangan Bola Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (3/9).

Presiden telah menyerahkan langsung bantuan untuk rekonstruksi rumah masyarakat baik yang rusak berat, sedang, maupun ringan sebanyak 5.293 rumah.

Jokowi mengatakan semua kerusakan perlu dilihat langsung di lapangan dan diverifikasi. Sehingga, lanjut dia, pemerintah memerlukan waktu untuk menyalurkan bantuan tersebut.

"Oleh sebab itu kemarin baru 5.293 (rumah)," ucap dia.

Kepala Negara berpesan kepada para relawan agar membantu masyarakat dalam membangun kembali rumahnya. Jokowi mengarahkan agar rumah yang dibangun tahan gempa.

"Karena kita tahu di NTB ini adalah masuk dalam ring of fire, masuk dalam lingkaran cincin api, yang kita tahu pada 1979 di sini pernah terjadi gempa besar juga," ujar dia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibantu oleh insinyur-insinyur muda dan mahasiswa-mahasiswa teknik akan mendampingi masyarakat dalam membangun kembali rumah mereka. Masyarakat akan diarahkan untuk membangun rumah tahan gempa dan memakai konstruksi antigempa.

Jokowi juga sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018, untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi NTB ini. Dalam Inpres tersebut proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dipimpin langsung oleh Kementerian PUPR.

"Saya akan pantau terus, akan saya cek terus, agar NTB segera normal kembali, pulih kembali, aktitifas ekonomi dan aktifitas kehidupan sehari-hari bisa berjalan kembali dengan baik," ujar dia.

Jokowi memberikan apresiasi kepada jajaran TNI/Polri, relawan mandiri, relawan dari BUMN, universitas, LSM, pemerintah daerah, serta seluruh jajaran PNS yang telah memberikan tenaga dan pikirannya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2018, sudah dilaksanakan verifikasi 291 bangunan dari 972 bangunan fasilitas publik yang mengalami kerusakan.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan pada 56 unit yang terdiri atas 40 unit sekolah, empat unit rumah ibadah masjid dan musala, tiga unit pasar, serta delapan unit rumah sakit puskesmas.

Basuki menuturkan pihaknya telah memverifikasi 32.800 unit rumah yang terdiri atas 11.400 rumah rusak ringan, 3.600 rusak sedang, dan 17.800 rusak berat untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang berjumlah 125.000 unit.

Rumah dengan teknologi RISHA yang tahan gempa telah dibangun di 20 titik lokasi sebagai contoh pada masyarakat.

"Depo-depo bangunan di tingkat kecamatan akan segera dibuka untuk kemudahan distribusi material konstruksi sejak minggu ini dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau yang dikoordinir oleh Kadin NTB," kata Basuki.

Ia menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah akan selesai dalam enam bulan ke depan dengan cara swakelola bergotong royong. Untuk fasilitas publik akan diselesaikan pada akhir 2019 yang dikerjakan oleh BUMN Karya bekerja sama dengan kontraktor lokal.

"Dengan semangat gotong royong kami semua bertekad untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya Instruksi Presiden untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas publik dan rumah masyarakat di Provinsi NTB yang akan kami ikrarkan setelah ini," pungkas dia. (Medcom/OL-2)