Menag Siapkan 8 Inovasi untuk Haji 2019

SEIRING masa pemulangan jemaah haji gelombang 1 ke Tanah Air sejak Senin (27/8), dan pergerakan jemaah haji gelombang 2 dari Mekah ke Madinah mulai Jumat (31/8), Kementerian Agama sudah melakukan evaluasi penyelenggaraan haji 2018.

Dari hasil evaluasi itu, Kemenag berencana melakukan berbagai pembenahan untuk penyelenggaraan haji berikutnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pihaknya menyiapkan delapan inovasi perhelatan haji 2019.

“Pertama, fast track (jalur cepat) imigrasi, akan diberlakukan kepada seluruh jemaah di 13 embarkasi,” ungkap Menag usai Evaluasi Operasional Penyelenggaraan Haji 2018 di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (29/8) malam.

Menurut Menag, pembentukan kelompok terbang (kloter) jemaah akan dilakukan sejak awal.

“Konfigurasi manifest di pesawat sudah diatur, berdasarkan regu dan rombongan, tidak diserahkan kepada daerah,” tandas Menag.
 
Berdasarkan evaluasi tahun ini, kata dia, kebijakan pengaturan sejak awal itu dilakukan agar jemaah tidak terpecah saat memasuki jalur cepat imigrasi.

Kedua, kata Menag, sistem sewa hotel di Madinah seluruhnya akan menggunakan full musim.

Langkah itu diharapkan bisa mengatur dan memastikan penempatan jemaah sejak awal.

“Kita mulai berusaha meminimalkan ketergantungan dengan majmuah (asosiasi yang bertugas menyiapkan sarana akomodasi pemondokan jemaah haji di Madinah)," imbuh mantan Wakil Ketua MPR itu.

Ketiga, terkait fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Pada tahun ini, lanjutnya, jumlah tenda sangat terbatas, bahkan ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mengkapling tenda.

“Dibutuhkan kejelasan dan ketegasan sikap petugas dan ke depan tenda harus ada nomor, sehingga tidak ada lagi saling klaim,” ungkapnya.

Keempat, revitalisasi Satuan Tugas Operasional Armuzna.

“Tahun depan menggunakan pemetaan yang jelas, kualifikasi, komposisi dan jumlah petugas setiap pos,” kata putra bungsu mantan Menag KH Saifuddin Zuhri (alm) itu.

Kelima, Menag menilai jemaah memerlukan panduan yang intinya mempermudah ibadah haji.

“Ibadah haji semestinya dipermudah, jangan dipersulit,” jelas Menag seraya menambahkan ibadah haji dapat menggunakan pendapat yang paling mudah sepanjang ada landasannya.

Keenam, intensifkan sistem laporan haji terpadu. "Pelaporan dengan cara manual harus segera ditinggalkan,” tuturnya.

Menag meminta agar sistem pelaporan dengan aplikasi harus segera dibangun.

“Sistem informasi harus terintegrasi dengan kloter maupun nonkloter,” tambahnya.

Ketujuh, strukturisasi kantor daerah kerja (daker). “Kantor daker harus segera bisa dioptimalkan dengan sistem layanan terpadu sehingga setiap orang dapat terlayani dengan baik,” ujar Menag.

Terakhir kedelapan, Menag meminta bidang kesehatan diperhatikan dari hulu.

“Saya ingin rekam kesehatan jemaah terintegrasi dengan sistem aplikasi terpadu, juga monitoring kesehatan jemaah haji sejak awal dilakukan,” pungkas Menag. (OL-2)