Lisensi Mengajar Dongkrak Mutu Guru

PEMERHATI pendidikan Indra Charismiadji menyatakan pembenahan kualitas guru di Indonesia dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan teaching license atau lisensi mengajar.

“Solusinya melalui sertifikasi yang benar-benar profesional. Bukan sekadar untuk mendapat tunjangan. Artinya, kalau memang tidak layak mengajar, jangan diberi sertifikat mengajar. Ini pola yang dilakukan berbagai negara termasuk Singapura, Amerika Serikat, Kanada, dan lain lain,” kata Indra Charismiadji kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut Indra, lisensi meng­ajar ialah bentuk sertifikasi profesional. “Ya, dengan lisensi mengajar, mungkin kalau di kedokteran seperti praktik dokter. Artinya para guru yang terjun di lapangan memang mempunyai kualitas sebagai pengajar,” tegasnya.

Dia menyebut mungkin akan ada penolakan jika para guru nanti diharuskan memegang lisensi. “Namun, nantinya kita akan mempunyai guru dengan kualitas tinggi dan mereka digaji tinggi tidak mubazir,” kata Indra.

Sebelumnya, kritik terhadap kualitas guru datang dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menkeu antara lain menyoroti sertifikasi para guru yang tidak mencerminkan kualitas sesungguhnya. Akibatnya, sertifikasi hanya digunakan untuk mendapatkan tunjangan dan bukan demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Kami berpikir kualitas guru ada sertifikasi. Tapi sekarang sering sertifikasi enggak mencerminkan apa-apa, hanya prosedural untuk mendapat tunjangan. Bukan berarti dia profesional, bertanggung jawab, berkualitas pada ­pekerjaannya,” kata Menkeu di Gedung Guru Indonesia, Jakarta Pusat, kemarin.

Sri menjelaskan kualitas pendidikan di Indonesia akan sangat bergantung pada manajemen sekolah dan kualitas guru. ­Apalagi dengan anggaran pendidikan yang setiap tahunnya meningkat, ia berharap ada rekrutmen guru yang baik.

Karena itu, Sri Mulyani berpesan agar para guru yang telah mendapat sertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi bisa mengiringi dengan perbaik­an kualitas belajar mengajar. Dengan demikian, uang yang digelontorkan pemerintah bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang maksimal.

Bagi para guru yang ingin meningkatkan kualitas, pemerintah juga menyediakan instrumen lain berupa beasiswa seperti beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menkeu juga memaparkan anggaran pendidikan pada 2009 yang tercatat sebesar Rp152 triliun. Angka tersebut terus meningkat menjadi Rp322 triliun pada 2013, Rp419,8 triliun pada 2017, dan Rp444 triliun pada 2018.

“Anggaran yang semakin besar jadi tanggung jawab kita semua. Anggaran 20% untuk pendidikan pasti setiap tahun naik karena pendapatan negara dan belanja juga naik, padahal anggaran lain tergantung kebutuhan,” kata dia.

Uji kompetensi
Indra Charismiadji meng­amini pernyataan Menkeu Sri bahwa kualitas guru di Tanah Air memang masih jauh dari yang diharapkan.

Dia merujuk pada hasil uji kompetensi guru (UKG) yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu, juga hasil survei internasional tentang kualitas pendidikan Indonesia seperti Programme for Internasional Student Assessment (PISA).

Selain itu, dia menyoroti re­krutmen guru karena masih ada yang menjadi guru bukan karena minat dan keinginan, melainkan karena belum mendapat pekerjaan.

“Sebagian besar guru kita berasal dari orang-orang yang tidak mendapat pekerja­an di bidang yang mereka harapkan. Mereka ada yang jadi bagian tim sukses kepala daerah pemenang pilkada, ataupun istri atau suami pejabat-pejabat di daerah,” tukasnya. (Mtvn/Ant/X-11)