Ini Penyebab Tingginya Pengangguran SMK

FAKTOR tingginya angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), seperti yang dilansir Biro Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu, ternyata disebabkan oleh banyak aspek. Baik aspek supply (persediaan) maupun aspek demand (permintaan).

Dari sisi persediaan, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengungkapkan terdapat empat hal yang berpengaruh.

Pertama, kata dia, terjadi oversupply, yakni lulusan SMK jurusan tertentu jumlahnya berlebih ketimbang yang lain. Faktor kedua, tidak sesuainya jurusan SMK tertentu dengan industri yang membutuhkan di wilayahnya.

"Lalu ketiga persoalan kualitas lulusan yang tidak sesuai standar industri, dan keempat persoalan usia lulusan yang rata-rata baru 17 tahun, sehingga harus menunggu 1 tahun lagi untuk bekerja," terang Hamid kepada Media Indonesia di Jakarta, Jumat (11/5)

Menurutnya, tidak semua industri membutuhkan tambahan pekerja lulusan SMK setiap tahun. Apalagi dengan semakin banyaknya industri yang mengarah pada otomatisasi produksi sebagai akibat revolusi industri 4.0.

Solusinya, ujar Hamid, tertera pada Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Antara lain meliputi penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, peningkatan jumlah dan kompetensi guru, revitalisasi fasilitas dan alat praktek.

"Juga peningkatan uji kompetensi, sertifikasi dan akreditasi, serta peningkatan kerja sama SMK dengan industri," cetusnya.

Hamid menambahkan untuk melaksanakan hal tersebut, pihaknya pada 2017-2018 telah menyiapkan sekitar 12 ribu guru SMK keahlian ganda. Selain itu hingga 2024, Kemendikbud telah mengusulkan kepada Kementerian PAN dan Rebiro untuk pengangkatan guru SMK aparatu sipil negara (ASN) sebanyak 92 ribu orang.

Sedangkan untuk kerja sama industri, Hamid mengemukakan sebanyak 1.500 lebih SMK telah melakukan kontrak kerja sama dengan industri yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian dan kementerian/lembaga terkait.

Pada kesempatan lain, praktisi pendidikan vokasi Marlock menilai pelaksanaan revitalisasi SMK seperti yang tertuang dalam Inpres No 9/2016 kurang mendapat perhatian pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi yang telah mendapat tugas mengelola pendidikan menengah jenjang SMA dan SMK.

Sejatinya kata dia, Kemendikbud tidak punya sekolah hanya memiliki kebijakan. Sedangkan yang mempunyai sekolah jenjang SMA dan SMK ada di Pemprov dan jenjang SD dan SMP dipunyai pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Marlock mengusulkan agar Pemprov dapat mencetak SDM melalui ikatan dinas para pelajar SMK.

"Para gubernur saya perhatikan belum serius menjalankan Inpres Revitalisasi SMK ini. Saya mengusulkan agar jajaran pemprov memberlakukan ikatan dinas pelajar SMK selama setahun sehingga SDM daerah bisa diambil dari lulusan SMK," tegasnya.

Selain itu, kata dia, dengan ikatan dinas menghindari SDM daerah pindah ke daerah lainnya karena mencari kerja dengan Upah Minimum Regional (UMR) ke daerah lain. (X-12)