Megawati Tantang Menristekdikti Naikkan Anggaran Riset Jadi 5%

BILA Indonesia ingin menjadi negara industri sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo, pemerintah dan DPR RI harus menaikkan anggaran untuk riset di atas 1%. 

Penegasan itu disampaikan oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ketiga RI, BJ Habibie saat berpidato dalam acara Dialog Nasional bertema Meningkatkan inovasi iptek untuk mendorong industri dalam negeri, mewujudkan ekonomi Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) di Auditorium BPPT Jakarta, Rabu (9/5).

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengakui sejak dulu hingga sekarang belum pernah anggaran untuk riset dan teknologi di atas 1%. "Saya sudah membujuk Menristekdikti agar mengusulkan anggaran di atas 1%. Minimal 5%. Kalau misalnya tidak disetujui dan cuma separonya 2,5% sudah besar juga. Bagaimana Indonesia akan menyongsong industri 4.0 kalau anggarannya minim sekali," ujar Megawati disambut tepuk tangan hadirin.

Dia menambahkan bahwa Indonesia sangat kaya sumber daya alam. Termasuk sumber daya manusia. Namun justru yang terjadi saat ini, segalanya impor. "Tidak perlu teknologi besar. Cabai, bawang merah, bawang putih saja impor. Indonesia seperti negeri padang pasir," kritiknya.

Menurutnya pemerintah dan DPR RI harus duduk bersama dan menentukan berapa anggaran yang dialokasikan untuk riset dan iptek ini. Dengan adanya anggaran yang sesuai, maka impian bangsa Indonesia menjadi negara industri menjadi sebuah keniscayaan.

Kemudian masalah sumber daya manusia, terutama para peneliti madya sudah banyak yang memasuki usia pensiun. Dari catatan Megawati ada 500 lebih peneliti madya yang sudah pensiun. 

"Harusnya para peneliti ini tidak boleh pensiun. Karena mereka memiliki keahlian. Untuk menjadi peneliti juga tidak mudah. Mereka harus punya jalur spesial dan dihargai karya dan intelektual mereka," saran Megawati.

Dia juga mendukung peran BPPT sebagai embrio riset terapan lebih diperkuat, untuj mendukung inovasi yang bisa mendorong industri dalam negeri.

Sebelumnya Presiden ketiga BJ Habibie mengatakan bahwa dengan anggaran riset yang sangat minim di bawah 1% tidak bisa membuat Indonesia mengejar kemajuan teknologi negara lain. Padahal memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat, bisa dilakukan melalui pendidikan, kebudayaan dan teknologi. 

"Ini sudah diatur dalam haluan negara Indonesia. Ini sah karena negara mengatur hal itu," ujar bapak teknologi Indonesia itu.

Haluan negara itu juga diteruskan ke bawah (daerah) dan berlaku hingga pelosok-pelosok. Habibie mencontohkan negara yang menguasai teknologi, maka produk-produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah. Nilai ekonomi inilah yang bisa memajukan negara.

Menurutnya hal itu tidak bisa ditawar lagi karena sudah terbukti negara-negara maju di sektor teknologi, mendapat dukungan anggaran dari pemerintah yang cukup besar pula. "Bagaimana negara ini bisa maju apabila anggaran riset saja masih 0,49%. Kita tidak bisa mendapatkan nilai tambah," tambahnya.

Pada kesempatan sama Kepala BPPT, Unggul Priyanto menambahkan bahwa untuk mewujudkan negara industri maka dibutuhkan tiga hal. Yakni inovasi melalui riset, inovasi melalui desain engineering dan ketiga inovasi melalui reverse engineering. 

"Kalau ingin cepat menjadi negara industri maka dibutuhkan reserve engineering. Kita beli lisensi dan dikembangkan di dalam negeri," kata Unggul. (A-5)