Menjadikan Badan Riset Nasional Holding Litbang

PEMBENTUKAN Badan Riset Nasional yang diusulkan Megawati Soekarnoputri saat bertemu dengan 11 profesor riset yang tergabung dalam Forum Nasional Profesor Riset (FPNR) beberapa waktu lalu, disambut positif oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

FPNR yang dipimpin Syamsuddin Haris dalam pertemuan tersebut menekankan agar otoritas riset dan teknologi negara dipimpin langsung oleh Presiden.

Alasannya dari dulu hingga saat ini tidak ada percepatan pembangunan riset. "Semua indikatornya stagnan," kata Syamsudin Haris kala itu.

Menurutnya Badan Riset Nasional harus menjadi holding litbang yang berserakan di berbagai kementerian dan badan. Rencana lahirnya lembaga baru ini memberikan sinyal adanya upaya penyatuan seluruh lembaga litbang yang ada di kementerian dan badan.

"Sebaiknya namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional," saran Kepala BPPT Unggul Priyatno kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/5).

Alasannya dengan adanya inovasi maka akan mempercepat Indonesia menuju negara industri dalam menyongsong Indonesia Emas pada 2045.

"Inovasi tidak harus melalui riset. Inovasi itu membuat sesuatu yang baru. Inovasi itu sudah diproduksi massal dan komersial," lanjutnya.

Dia menunjuk pembuatan pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia awalnya membeli lisensi, kemudian dikembangkan di dalam negeri. "Seperti dikatakan Pak Habibie (BJ Habibie), kita bisa membeli lisensi, desain dan paten terbuka, untuk mempercepat pengembangan teknologi di dalam negeri," ujar Unggul.

Apabila harus menunggu riset akan terlalu lama karena prosesnya cukup panjang.

Hal itu juga dilakukan Tiongkok saat mengembangkan kereta api cepat, dengan membeli lisensi dari Jepang dan Jerman. Rencana pembentukan Badan Riset Nasional ini juga harus ditangani oleh orang yang tepat.

Pada kesempatan sama, Eniya Listiani Dewi selaku Deputi bidang Teknologi Informasi Energi dan Material BPPT menambahkan bahwa saat ini sudah banyak lembaga-lembaga yang terbentuk untuk menyokong kemajuan teknologi dalam negeri. 

"Dahulu ada ICMI, kemudian AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), Dewan Riset Nasional dan sekarang akan ada bentukan baru. Tidak masalah asalkan ditangani oleh orang yang tepat," usulnya.

Untuk memastikan seperti apa rencana pemerintah membentuk Badan Riset Nasional ini, BPPT mengundang Presiden ketiga RI BJ Habibie dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dalam dialog nasional inovasi dalam negeri untuk memajukan bangsa, Rabu (9/5). (A-5)